Page 264 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 264
Judul Dengarkan Suara Rakyat
Nama Media Kompas
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg6
Jurnalis Tajuk Rencana
Tanggal 2020-10-06 04:43:00
Ukuran 202x100mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 66.660.000
News Value Rp 199.980.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah dan DPR, Senin (5/10/2020), akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang
tentang Cipta Kerja yang digarap dengan mekanisme omnibus. Dengan kekuatan mayoritas di
parlemen, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan koalisinya-minus Partai Demokrat yang walk
out dan Partai Keadilan Sejahtera---apa pun keinginan koalisi pemerintah, mudah digolkan. Kerja
politik seperti itu sudah dibaca sejak keberhasilan pemerintah dan DPR merevisi UU Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), revisi UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), revisi
UU Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi hingga 15
tahun, serta pemilu kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember 2020. Pengambilan keputusan
di tingkat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dari Partai Golkar.
DENGARKAN SUARA RAKYAT
Pemerintah dan DPR, Senin (5/10/2020), akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang
tentang Cipta Kerja yang digarap dengan mekanisme omnibus. Dengan kekuatan mayoritas di
parlemen, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan koalisinya-minus Partai Demokrat yang walk
out dan Partai Keadilan Sejahtera---apa pun keinginan koalisi pemerintah, mudah digolkan. Kerja
politik seperti itu sudah dibaca sejak keberhasilan pemerintah dan DPR merevisi UU Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), revisi UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), revisi
UU Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi hingga 15
tahun, serta pemilu kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember 2020. Pengambilan keputusan
di tingkat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dari Partai Golkar.
Kita tidak berharap pola "mumpung berkuasa" atau "mumpung mayoritas" menjadi strategi
pengambilan keputusan politik yang meninggalkan rakyat RUU Cipta Kerja yang dibahas dengan
mekanisme omnibus---satu UU yang merevisi sejumlah UU---adalah eksperimen konstitusional
yang dilakukan Presiden Jokowi. Dengan mekanisme seperti itu, sistematika RUU Cipta Kerja
tidak mudah dipahami.
RUU Cipta Kerja bukan hanya membahas soal substansi ketenagakerjaan, melainkan juga
merambah sejumlah aturan lain, termasuk produk halal, tenaga nuklir, tata ruang, soal imigrasi,
hak paten, hak adat, dan sejumlah substansi lain. RUU Cipta Kerja memberikan gambaran corak
UU yang kapitalistik, resentralisasi, tetapi juga etatisme.
263
