Page 268 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

POIN PENTING DALAM UU CIPTA KERJA, DARI OUTSOURCING SAMPAI PESANGON
INI PENJELASANNYA
DPR RI dan pemerintah akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang Cipta Kerja/UU Cipta Kerja. Meski menuai prokontra di masyarakat,
undang-undang Omnibus Law tersebut disetujui oleh sebagian besar fraksi di kompleks DPR
RI, Senayan, pada Senin sore (5/10/2020).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Omnibus Law
merapikan 43.600 regulasi yang membuat daya saing Indonesia lemah. "Sebelum pandemi
Covid-19, sudah ada sekira 43.600 regulasi, daya saing kita tertinggal di ASEAN," ujarnya di
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (5/10/2020).

Airlangga menjelaskan, UU ini juga untuk masyarakat yang bekerja atau tidak bekerja dan juga
terkait dengan angkatan kerja yang belum mendapatkan perlindungan, baik itu untuk UMKM
maupun koperasi.
Menurut Airlangga, pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak besar terhadap
perekonomian, tetapi membutuhkan skema perlindungan baru.

Perlindungan ini adalah program jaminan kehilangan pekerjaan yang memberikan manfaat yaitu
cash benefit atau uang tunai dan pelatihan untuk up-skilling maupun re-skilling, serta akses
informasi pasar tenaga kerja.

"Dengan demikian, bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK tetap terlindungi dalam batas
tertentu sambil mencari pekerjaan baru," pungkasnya.

Ada sejumlah poin yang telah disetujui selama pembahasan RUU Cipta Kerja. Beberapa di
antaranya terkait pesangon , upah minimum, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
- Pekerja Kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) Dalam UU Ketenagakerjaan, pekerja
kontrak belum diberikan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap.

Sementara pada UU Cipta Kerja , pekerja kontrak mendapat hak yang sama dengan pekerja
tetap seperti upah dan jaminan sosial.

- Outsourcing Dalam UU Cipta Kerja yang baru diketuk, sistem alih daya dianggap sebagai
bentuk hubungan bisnis.

Pengusaha alih daya wajib memberikan hak dan perlindungan yang sama bagi pekerjanya, baik
yang berstatus kontrak maupun tetap.

- Pesangon Untuk besaran pesangon PHK disesuaikan, pemberi kerja menanggung 19 kali
upah dan pemerintah menanggung 6 kali upah. Kemudian dibentuknya program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang mencakup pelatihan kerja dan penempatan kerja. Ini berbeda
dengan sebelumnya, di mana pesangon diberi 32 kali upah.
Pembayaran nilai maksimal 19 kali upah tersebut tercantum pada Pasal 156. Pada Ayat (2)
disebutkan bahwa uang pesangon untuk masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih ialah 9
(sembilan) bulan upah.

Sedangkan pada Ayat (3), disebutkan uang penghargaan untuk masa kerja 24 (dua puluh empat)
tahun atau lebih ialah 10 (sepuluh) bulan upah.

- Upah minimum Terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), pemerintah dan DPR juga
sepakat untuk tetap dijalankan dengan syarat atau kriteria tertentu.

267