Page 270 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 270
Judul UU Cipta Kerja untuk Efektifkan Birokrasi
Nama Media Koran Jakarta
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1
Jurnalis P-4
Tanggal 2020-10-06 04:37:00
Ukuran 309x97mmk
Warna Warna
AD Value Rp 53.766.000
News Value Rp 537.660.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Walaupun Partai Demokrat
tidak ada lagi di sini, atau tidak hadir, penting kami menyatakan bahwa undang-undang ini yang
menjadi catatan, untuk memprioritaskan, program Covid
negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Yang mengutamakan
hubungan tripatrit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha dengan dikeluarkannya jaminan,
JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan
neutral - Benny K Harman (anggota DPR) Kami Fraksi Partai Demokrat menyatakan walk out dan
tidak bertanggung jawab
Ringkasan
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan Undang-undang (UU) Cipta
Kerja (Ciptaker) diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak
lapangan kerja. Menurut dia, UU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan
pemerintah.
"Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu,
diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat
pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan
penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi," ujar Air-1 angga dalam rapat paripurna
pengesahan RUU Cipta Kerja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10).
UU CIPTA KERJA UNTUK EFEKTIFKAN BIROKRASI
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan Undang-undang (UU) Cipta
Kerja (Ciptaker) diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak
lapangan kerja. Menurut dia, UU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan
pemerintah.
269
