Page 274 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 274
perekonomian yang lebih baik. Usulan tersebut mencakup simplifikasi regulasi, kejelasan aturan
perpajakan dan ketenagakerjaan, kepastian hukum, serta pembagian wewenang antara
pemerintah daerah dan pusat yang jelas.
"Aturan dalam Cipta Kerja bisa menjadi modal dalam pemulihan ekonomi. Dunia usaha sudah
menunggunya dan kami meyakini dampaknya akan positif," lanjutnya.
Hariyadi pun menepis kritik yang menyebutkan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan
dengan tergesa-gesa. Menurutnya, pembahasannya telah dimulai sejak tahun lalu. Pembahasan
pun disebutnya dilakukan secara intensif dengan melibatkan pihak terkait, terutama untuk
pembahasan klaster ketenagakerjaan.
Dalam laporan Badan Legislatif DPR RI, pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) telah
dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) secara detil, intensif, dan tetap mengedepankan prinsip
musyawarah untuk mufakat. Pembahasan telah dimulai sejak 20 April dan rampung pada 3
Oktober 2020.
Sumber : bisnis.com.
273
