Page 278 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Hal paling mendasar, menurut Feri, metodenya yang tidak diatur di dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU tersebut tidak
mengatur pembentukan UU dengan metode omnibus law. Artinya, sekalipun metode itu dikenal
dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di banyak negara, di Indonesia
belum ada aturan yang mendasari metode omnibus law itu.

"Terlebih lagi, semua proses pembentukan hukum ini dilakukan di masa pandemi sehingga
sangat membatasi upaya memberi aspirasi untuk mencegah pelanggaran hak-hak asasi
manusia," katanya.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, melihat, upaya
menjauhi kelompok yang kontra dengan RUU Cipta Kerja sudah tampak ketika Baleg
memutuskan rapat di hotel, beberapa waktu lalu, dengan dalil kendala teknis mati lampu di
Kompleks Parlemen.

"Saya kira pilihan rapat di hotel bukan karena alasan yang tampak lucu, yaitu mati lampu itu.
Yang teijadi sesungguhnya DPR sudah mematikan akses publik dalam pembahasan RUU Cipta
Kerja," ucapnya.

Terkait kritik soal keterbukaan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, Supratman Andi Agtas
mengatakan, 64 kali rapat membahas RUU Cipta Kerja selalu terbuka. Rapat juga selalu disiarkan
lewat TV Parlemen dan sejumlah akun media sosial DPR "Pembahasan sudah transparan dan
akuntabel," ujarnya.

Apa yang disampaikan Supratman tidak salah. Hanya saja, publik tidak terlibat di dalam rapat-
rapat itu. Publik menjadi pihak yang pasif dan tidak didengarkan masukannya.

Kini, RUU Cipta Kerja telah disahkan. Namun, setidaknya publik mencatat sekali lagi pembuatan
legislasi yang mengabaikan suara mereka.

(RINI KUSTIASIH/ NIKOLAUS IIARBOWO)

caption:

Buruh melepas baju dalam unjuk rasa di kawasan industri East Jakarta Industrial Park, Cikarang,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/10/2020). Pengunjuk rasa yang berniat menuju ke
Gedung DPR itu diblokade polisi sehingga hanya bisa berorasi di kawasan industri. Mereka
menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dan mengancam akan mogok kerja pada 6-8 Oktober
2020.

277