Page 282 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 282
negative - Bhima Yudhistira Adhinegara (Pengamat Ekonom Institute for Development of
Economics and Finance (Indef)) Ini kontradiktif terhadap upaya meningkatkan kemandirian
pangan. pemerintah buat food estate, cetak sawah tapi pintu impor dibuka sebebas-bebasnya
melalui omnibus law cipta kerja. Ketika ditanya mana kajiannya, mereka tidak bisa jawab. kan
ini lucu ya
negative - Bhima Yudhistira Adhinegara (Pengamat Ekonom Institute for Development of
Economics and Finance (Indef)) Hal ini karena Investor dari negara maju sangat memandang
serius hak-hak pekerja. Decent labor dan fair labor itu menjadi standar investasi internasional.
Msalnya ada pabrik tekstil mau relokasi ke Indonesia, kemudian dilihat ternyata hak-hak pekerja
dengan disahkannya omnibus law berkurang signifikan
neutral - Bhima Yudhistira Adhinegara (Pengamat Ekonom Institute for Development of
Economics and Finance (Indef)) Ini kemudian membuat brand internasional urung berinvestasi
dan mencari negara lain. sayangnya yang membuat omnibus law cipta kerja ini tidak menyadari
kesalahan fatal tersebut
Ringkasan
Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin resmi
mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang, Senin
(5/10/2020).
7 HAL PENTING DI UU CIPTA KERJA YANG MEMBUAT BURUH KEBERATAN, APA
SAJA SIH?
TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Azis
Syamsuddin resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi
undang-undang, Senin (5/10/2020).
"Kepada seluruh anggota, saya memohon persetujuan dalam forum rapat peripurna ini, bisa
disepakati?" tanya Azis Syamsuddin selaku pemimpin sidang paripurna dikutip dari siaran TV
Parlemen kanal YouTube DPR RI.
"Setuju," ungkap mayoritas anggota yang hadir. Azis kemudian mengetok palu tanda
persetujuan pengesahan. ( buruh unjuk rasa tentang UU Cipta kerja, ini penyebabnya ) Dengan
demikian, pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja telah tuntas diselesaikan DPR dan
pemerintah setelah melalui bahasan maraton pada Sabtu (3/10/2020) malam.
Dalam rapat kerja pengambilan keputusan Sabtu malam lalu, hanya dua dari sembilan fraksi
yang menolak hasil pembahasan RUU Cipta Kerja.
Dua fraksi tersebut adalah PKS dan Partai Demokrat. Kedua Fraksi menyatakan menolak RUU
Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang.
Namun sejak awal isi Omnibus Law UU Cipta Kerja ini diprotes buruh dari berbagai elemen.
Lalu apa saja sebenarnya hal-hal dalam RUU ini yang membuat buruh sangat keberatan?
Berdasar catatan Tribunnews, setidaknya ada tujuh item krusial dalam UU Cipta Kerja yang
amat merugikan buruh seperti dinyatakan Presiden KSPI Said Iqbal.
Apa saja? Berikut rinciannya: 1. UMK bersyarat dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota
(UMSK) dihapus.
281
