Page 276 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Ringkasan

Pembahasan hincjcja pengesahan RUU Cipta Kerja berlangsung begitu cepat. Padahal, suara
publik yang menentang RUU tersebut tak henti hentinya disuarakan. DPR pemerintah dianggap
mematikan akses publik pada pembahasan RUU itu. Pengesahan Rancangan Undang-Undang
Cipta Kerja menjadi undang -undang (UU), di Jakarta, Senin (5/10/2020), menjadi sorotan
banyak pihak. Betapa tidak, pembahasan hingga pengesahan berlangsung begitu cepat. Aspirasi
publik yang menentang regulasi tersebut dengan mudahnya diabaikan.

SERBA CEPAT UNTUK RUU CIPTA KERJA

Pembahasan hincjcja pengesahan RUU Cipta Kerja berlangsung begitu cepat. Padahal, suara
publik yang menentang RUU tersebut tak henti hentinya disuarakan. DPR pemerintah dianggap
mematikan akses publik pada pembahasan RUU itu.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang -undang (UU), di Jakarta,
Senin (5/10/2020), menjadi sorotan banyak pihak. Betapa tidak, pembahasan hingga
pengesahan berlangsung begitu cepat. Aspirasi publik yang menentang regulasi tersebut dengan
mudahnya diabaikan.

Setelah RUU Cipta Kerja disetujui disahkan menjadi UU di tingkat satu, antara Badan Legislasi
(Baleg) DPR dan pemerintah, Sabtu (3/10) malam, gelagat RUU itu akan segera dibawa ke Rapat
Paripurna DPR untuk disahkan sudah tercium. Ini kemudian terbukti pada Senin.

Senin sekitar pukul 12.00 para anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPR mendapatkan
undangan dadakan mengikuti rapat Bamus DPR siang itu juga pukul 12.30. "Anggota banyak
yang kaget. Saya di fraksi pun merasa ini sangat mendadak," kata Sekretaris Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Ledia Hanifa.

Dalam rapat Bamus DPR yang dihadiri pimpinan fraksi dan alat kelengkapan DPR tersebut, Wakil
Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Azis Sya-msuddin tiba-tiba menyampaikan agenda
percepatan penutupan masa persidangan DPR I periode 2020/2021 dalam Rapat Paripurna DPR
yang akan digelar Senin sore. Di jadwal semula, rapat paripurna penutupan masa sidang baru
akan digelar 8 Oktober.

Alasan yang jadi dasar percepatan, banyak anggota DPR, tenaga ahli, dan anggota staf yang
positif Covid-19. "Jadi, pilihannya saat itu, DPR lock-down (ditutup) atau percepat rapat
paripurna penutupan masa sidang sehingga anggota DPR reses ke daerah ma-sing-masing," ujar
anggota DPR dari Fraksi PKS, Amin AK, menceritakan suasana rapat Bamus.

Dengan rencana rapat paripurna penutupan masa sidang dipercepat, otomatis agenda
pengesahan RUU Cipta Kerja turut menyesuaikan. Pengesahan dijadwalkan dalam rapat
paripurna sebelum agenda penutupan masa sidang.

Sontak hal ini menuai protes, terutama dari Fraksi PKS dan Partai Demokrat, yang sejak di tingkat
satu menolak pengesahan RUU itu.

"Ini tidak dikasih tahu agendanya apa, rapat pimpinan (Bamus), tahu-tahu siangnya rapat
paripurna. Ujug-ujug gitu , ya, gimana, sih. Lha, ini model apa? Kami protes saat itu," ujar Amin
AK. Namun, apa daya, mayoritas fraksi, berjumlah tujuh fraksi, menyetujui percepatan. Alhasil,
rapat paripurna digelar mulai pukul 15.00, Senin.

Ketika rapat paripurna dengan agenda persetujuan pengesahan RUU Cipta Kerja, ketergesa-
gesaan DPR juga tampak. Saat masuk pandangan fraksi-fraksi atas RUU itu, misalnya, Azis

275