Page 269 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

UMK juga tetap ada menyesuaikan inflasi dan tidak dikelompokan secara sektoral. Kenaikan upah
minimum menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi. Besaran upah
minimum pada tingkat provinsi dapat ditetapkan upah minimum tingkat kabupaten/kota dengan
syarat tertentu. Sementara itu, upah untuk UMKM diatur tersendiri.

- Jam Kerja Penambahan waktu kerja yang lebih fleksibel untuk jenis pekerjaan paruh waktu
dan ekonomi digital (paling lama 8 jam sehari atau 40 jam per minggu).

Sementara jam kerja untuk pekerjaan khusus dapat lebih banyak 8 jam per hari. Ini berlaku
untuk sektor seperti migas, pertambangan, perkebunan, pertanian, dan perikanan.

Enam fraksi setuju Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna
DPR, Senin (5/10).

Sebanyak 6 Fraksi DPR menyatakan setuju pengesahan RUU Cipta Kerja, 1 fraksi menerima
dengan catatan yakni Fraksi PAN. Sementara 2 fraksi yakni Fraksi PKS dan Demokrat menolak.

"Telah kita ketahui bersama bahwa pandangan-pandangan fraksi, 6 menyatakan setuju secara
bulat, 1 menerima dengan catatan yaitu fraksi PAN, 2 menyatakan menolak, sehingga
berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu kepada pasal 164 yang
disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi
di dalam rapat paripurna, bisa disepakati?," kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin saat Rapat
Paripurna, Senin (5/10).

"Setuju," jawab anggota DPR yang hadir.

Sebagai informasi, 6 fraksi yang setuju diundangkannya RUU Cipta Kerja ini adalah PDIP, Golkar,
Nasdem, PPP, PKB, dan Gerindra.
Sementara fraksi PAN menerima dengan catatan. Sedangkan Fraksi PKS serta Demokrat
menolak. Ketua Panja RUU Cipta Kerja Supratman Andi Agtas mengatakan, setidaknya telah
dilakukan 64 rapat kerja untuk perumusan dan pembahasan RUU Cipta Kerja. RUU yang disusun
dengan metode omnibus law ini.

UU Cipta Kerja terdiri dari 15 bab dan 185 pasal. Pembahasan secara detail dilakukan secara
intensif mulai 20 April sampai 3 Oktober 2020 bahkan saat masa reses. Sebagai informasi,
pemerintah menyerahkan Surat Presiden RUU Cipta Kerja pada 12 Februari 2020 lalu.
Pemerintah menilai UU Cipta Kerja ini akan memberikan kemudahan berusaha dan
penyederhanaan perizinan yang dinilai akan menciptakan lapangan pekerjaan. Sebagian artikel
tayang di Kontan dengan judul: DPR sahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.

268