Page 255 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

hak asasi manusia sehingga perubahan kebijakan ini jangan sampai melanggar hak asasi
manusia dan nilai-nilai kemanusiaan
negative - Taufik Basari (Anggota Fraksi Partai Nasdem) Kami meminta pemerintah menjamin
agar dengan adanya kebijakan ini tidak lantas pendorong adanya PHK PHK yang dilakukan oleh
perusahaan. Karena jika ini terjadi justru akan bertentangan dengan tujuan dari disusunnya RUU
Cipta Kerja ini

positive - Taufik Basari (Anggota Fraksi Partai Nasdem) Sehingga dapat tercapai kemudahan
berusaha dan penyederhanaan perizinan dengan terciptanya kemudahan berusaha tersebut
diharapkan akan berusaha akan jadi lebih baik dan akhirnya tercipta lapangan kerja yang dapat
dimanfaatkan rakyat

positive - Rosan P Roeslani (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia) UU
tersebut mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat
peningkatan investasi dan membuka lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi
dan perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang
kondusif, hingga tercipta lapangan kerja yang semakin besar untuk menjawab kebutuhan
angkatan kerja yang terus bertambah

positive - Rosan P Roeslani (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia)
Kejadian pandemi Covid-19 memberikan dampak kontraksi perekonomian dan dunia usaha yang
sangat signifikan, RUU Cipta Kerja menjadi penting dan diperlukan untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi melalui program pemulihan dan transformasi ekonomi

Ringkasan

Rapat Paripurna DPR RI, Senin (5/10), menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU
Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU). Kehadiran regulasi ini diharapkan akan mendorong
pemulihan dan transformasi ekonomi Indonesia yang sedang terdampak pandemi Covid-19.
"Berdasarkan pemaparan yang kita simak dan dengarkan bersama, saya mohon persetujuan
dalam forum rapat peripurna ini, bisa disepakati?" ucap Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam
rapat paripurna di Gedung DPR, Senin (5/10).

UU CIPTAKER DORONG PEMULIHAN EKONOMI

Oleh Arnoldus Kristianus dan Triyan Pangastuti

Rapat Paripurna DPR RI, Senin (5/10), menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU
Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU). Kehadiran regulasi ini diharapkan akan mendorong
pemulihan dan transformasi ekonomi Indonesia yang sedang terdampak pandemi Covid-19.

"Berdasarkan pemaparan yang kita simak dan dengarkan bersama, saya mohon persetujuan
dalam forum rapat peripurna ini, bisa disepakati?" ucap Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam
rapat paripurna di Gedung DPR, Senin (5/10).

Seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna tersebut lantas menyatakan setuju
RUU Ciptaker menjadi UU. Bersama Azis Syamsuddin, juga hadir pimpinan DPR lain yakni Ketua
DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan Wakil Ketua DPR Rachmat
Gobel.

Sedangkan wakil dari pemerintah yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto, Menteri KUKM Teten Masduki, Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil, Menaker Ida Fauziah,
254