Page 320 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 320
Dari sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebanyak enam fraksi menyetujui secara
bulat RUU Cipta Kerja untuk disahkan sebagai undang-undang.
Dua fraksi yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan
menolak RUU tersebut, dan satu Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) menerima dengan
catatan.
Dalam rapat paripurna DPR pada Senin (5/10) yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Aziz
Syamsuddin, sempat diwarnai silang pendapat antara pimpinan dan anggota Fraksi Partai
Demokrat, Benny K. Harman.
Partai Demokrat sempat meminta agar pengambilan kepu-tusan terhadap RUU Cipta Kerja
dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara (voting).
Bahkan, partai yang didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono itu menyatakan keluar dari forum
atau walk out sesaat sebelum Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
membacakan sikap pemerintah.
Kendati disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR, RUU Cipta Kerja bukan berarti tanpa catatan.
Fraksi Partai Gerindra yang diwakili oleh Heri Gunawan menyatakan pemerintah perlu melakukan
sinkronisasi terhadap aturan-aturan turunan dalam UU itu setelah disahkan.
Partai Gerindra, katanya, menekankan undang-undang itu nantinya menjadi solusi bagi
perbaikan iklim investasi dan ketenagakerjaan di Tanah Air.
"Beberapa aturan dalam RUU ada yang dikembalikan ke aturan existing, tetapi ada pula yang
diperbarui. Kami ingin RUU ini tidak hanya menyejahterakan pekerja tetap juga keluarga
pekerja," katanya saat membacakan pandangan akhir fraksi.
Partai pendukung pemerintah yang juga memberikan catatan adalah Fraksi Partai Nasdem.
Melalui juru bicaranya Taufik Basari, Nasdem menjadi partai pendukung pemerintahan yang
menguraikan panjang lebar terkait dengan RUU Cipta Kerja, kendati hanya diberi waktu 5 menit.
Keberadaan UU Cipta Kerja satu upayanya adalah mengurai persoalan tumpang tindih aturan
dan pemangkasan birokrasi yang acapkali menghambat investasi di Indonesia.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Marwan Cik Asan tetap pada sikap
awalnya menolak RUU Cipta Kerja disahkan sebagai undang-undang.
Dia menuturkan RUU Cipta Kerja dibahas dalam situasi bangsa yang sedang tidak
menguntungkan.
"RUU ini tidak berpihak kepada buruh, pekerja, dan kelompok rentan yang terdampak akibat
kegiatan investasi dari hadirnya aturan ini. Kami meminta agar RUU ini ditunda dan dibahas lebih
komprehensif," katanya.
Juru bicara Fraksi PKS Amin AK menginginkan produk RUU Cipta Kerja yang bertujuan untuk
menciptakan lapangan pekerjaan dan menumbuhkan iklim investasi justru bertentangan dengan
asas pembentukan perundang-undang-an yang baik dan norma konstitusi yang merugikan
masyarakat.
Mewakili pemerintah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pembahasan RUU
bersama Badan Legislasi telah dilakukan secara terbuka melalui sarana komunikasi yang ada di
parlemen.
319
