Page 324 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

pada saat masalah Covid-19 mereda dan mereka melakukan investasi, Indonesia akan menjadi
pilihan utama di Asean
positive - Anne Patricia Sutanto (Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)) Saya yakin
investasi akan tetap tumbuh di industri tekstil. Pasti. Hal yang harus dipahami, aturan ini hadir
untuk menciptakan lapangan kerja. Kalau merujuk ke aturan yang lama, sudah banyak masukan
dari para investor untuk pembenahan.

neutral - Anne Patricia Sutanto (Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)) Untuk
menghasilkan produk yang bersaing di level global, pekerja tentu harus memiliki kualifikasi
berdaya saing. Saya tidak tahu di produk nongarmen, tetapi tahun lalu kami bahkan tumbuh,
artinya produk dan pekerja kita punya kemampuan untuk itu

negative - Eddy Widjanarko (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Persepatuan
Indonesia) Industri alas kaki cenderung tumbuh selama pandemi, tecermin dari ekspor yang
hampir naik 8%. Namun, kenaikan itu belum mampu menggeser negara pesaing utama seperti
China dan Vietnam

positive - Apindo Johnny Darmawan (Ketua Industri Manufaktur) Ke depannya pemerintah perlu
turut serta diam mengawal implementasi UU Cipta Kerja, mungkin dengan menyediakan insentif
bagi investasi untuk sektor padat karya. Kalau berhasil, investasi yang masuk otomatis
menciptakan lapangan kerja yang makin besar

Ringkasan

Rezim omnibus law resmi dimulai. Bagaimanapun, pengesahan UU Cipta Kerja yang terkesan
terburu-buru dinilai berisiko membawa efek kontradiktif terhadap tujuan mulia yang hendak
dicapai melalui beleid sapu jagat itu. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and
Finance (Indef) Aviliani menilai sejatinya tidak ada urgensi dalam mengebut pengesahan UU
Cipta Kerja mengingat fokus pemerintah seharusnya tertuju pada penanganan Covid-19 dan
upaya menenangkan masyarakat dari dampak pandemi.

SERUDAK-SERUDUK CIPTA KERJA

Rezim omnibus law resmi dimulai. Bagaimanapun, pengesahan UU Cipta Kerja yang terkesan
terburu-buru dinilai berisiko membawa efek kontradiktif terhadap tujuan mulia yang hendak
dicapai melalui beleid sapu jagat itu.

Ilm F. Tomorria, Akbar Evandio, & Rahmad Fauzan

redaksi@bisnis.com

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai
sejatinya tidak ada urgensi dalam mengebut pengesahan UU Cipta Kerja mengingat fokus
pemerintah seharusnya tertuju pada penanganan Covid-19 dan upaya menenangkan masyarakat
dari dampak pandemi.

"Kalau disahkan sekarang justru kontra produktif. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan
ancaman pemutusah hubungan kerja [PHK] di mana-mana, pekerja akan melihat aturan ini
dengan negatif. Seharusnya pemerintah mempercepat bantuan bagi kelompok yang
membutuhkan termasuk pekerja," kata Aviliani, Senin (5/10).

323