Page 326 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

pada saat masalah Covid-19 mereda dan mereka melakukan investasi, Indonesia akan menjadi
pilihan utama di Asean," ujar Rosan.
Namun, lanjut Rosan, kehadiran UU Cipta Kerja juga harus disertai dengan pemahaman serta
upaya sosialisasi yang masif oleh pengusaha. Industriawan diminta menyiapkan diri dalam
mengimplementasikan aturan baru tersebut. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Hariyadi B. Sukamdani juga yakin UU Cipta Kerja akan menjawab hambatan yang kerap
dirasakan pengusaha.

Menurutnya, substansi yang terkandung dalam aturan yang terdiri atas 15 bab dan 185 pasal
tersebut telah mengakomodasi masukan dunia usaha guna menciptakan iklim perekonomian
yang lebih baik. Usulan tersebut mencakup simplifikasi regulasi, kejelasan aturan perpajakan dan
ketenagakerjaan, kepastian hukum, serta pembagian wewenang antara pemerintah daerah dan
pusat yang jelas.

"Aturan dalam Cipta Kerja bisa menjadi modal dalam pemulihan ekonomi. Dunia usaha sudah
menunggunya dan kami meyakini dampaknya akan positif," lanjurnya.

Hariyadi pun menepis kritik yang menyebutkan pengesahan RUU Cipta Kerja dilakukan tergesa-
gesa. Menurutnya, pembahasannya telah dimulai sejak tahun lalu. Pembahasan pun disebutnya
dilakukan secara intensif dengan melibatkan pihak terkait, terutama untuk pembahasan klaster
ketenagakerjaan.

PEMULIHAN MANUFAKTUR

Sementara itu, pelaku industri padat karya turut percaya kehadiran UU Cipta Kerja bisa makin
mengakomodasi masuknya investasi, terutama usai industri manufaktur mengalami tekanan
selama pandemi Covid-19. Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia
Sutanto mengatakan UU Cipta Kerja merupakan pijakan bagi pemerintah, pekerja, dan
pengusaha dalam membenahi berbagai hambatan yang kerap menjadi sekat pertumbuhan
sektor manufaktur.

Melalui beleid ini, tumpang-tindih regulasi dan masalah daya saing disebut Anne mulai diurai
sehingga bisa memberi kepastian investasi asing dan dalam negeri. "Saya yakin investasi akan
tetap tumbuh di industri tekstil. Pasti. Hal yang harus dipahami, aturan ini hadir untuk
menciptakan lapangan kerja. Kalau merujuk ke aturan yang lama, sudah banyak masukan dari
para investor untuk pembenahan."

Anne pun tak sepakat dengan pandangan yang menyebutkan sektor industri padat karya ke
depannya tidak akan menarik banyak investasi.

Dia mencatat industri tekstil sejatinya sempat mengalami kendala dalam menjaring pekerja
karena kualifikasi angkatan kerja yang terbatas. Dengan demikian, kehadiran Cipta Kerja yang
digadang-gadang bisa menambah daya saing dan kualitas SDM itu pun dia sebut menjadi
jawaban dari kendala tersebut. "Untuk menghasilkan produk yang bersaing di level global,
pekerja tentu harus memiliki kualifikasi berdaya saing. Saya tidak tahu di produk nongarmen,
tetapi tahun lalu kami bahkan tumbuh, artinya produk dan pekerja kita punya kemampuan untuk
itu," lanjut Anne.

Senada, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy
Widjanarko mengatakan pengesahan RUU Cipta Kerja bakal berimbas pada tereliminasinya
sejumlah hambatan industri.

"Industri alas kaki cenderung tumbuh selama pandemi, tecermin dari ekspor yang hampir naik
8%. Namun, kenaikan itu belum mampu menggeser negara pesaing utama seperti China dan
Vietnam," kata Eddy.
325