Page 325 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 325
Dia tak memungkiri substansi klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja memang lebih fleksibel
dan bisa menjawab pergeseran karakter pasar kerja pada masa depan. Meski demikian, tujuan
UU Cipta Kerja sebagai penggaet investasi demi menciptakan lapangan kerja sebanyak-
banyaknya adalah hal yang sulit digapai dalam waktu dekat.
"Untuk investasi, sekarang karakternya lebih banyak ke sliort term seperti ke saham. Sementara
itu, [investasi] yang sifatnya jangka panjang, investor masih enggan. Menjaring investasi asing
tahun depan pun sulit. [Target] pertumbuhan ekonomi [2021] 4%---5% tetap berat karena
pengusaha tak akan langsung ekspansi. Mereka akan konsolidasi dahulu," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, rapat paripurna DPR kemarin secara mengejutkan mengesahkan RUU
Cipta Kerja menjadi undang-undang. Mayoritas dari sembilan fraksi di DPR menyetujui
pengesahan undang-undang ini.
Fraksi yang menyatakan setuju a.l. PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, dan
PAN. Sementara itu, fraksi yang menolak a.l. Demokrat dan PKS. Dalam laporan Badan Legislatif
(Baleg) DPR, pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) telah dilakukan oleh panitia kerja
(panja) secara detail, intensif, dan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.
Pembahasan dimulai sejak 20 April dan rampung 3 Oktober 2020.
Menanggapinya, suara pekerja pun terpecah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) Said Iqbal menuding DPR mengkhianati kepentingan rakyat melalui sidang paripurna
dadakan itu. "Berulang kali kami dikhianati seperti saat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi
[KPK], UU Minerba, dan kini UU Cipta Kerja. Jelas, suara rakyat tidak didengar," katanya.
Dia berpendapat seharusnya pemerintah lebih fokus menangani pandemi, alih-alih kejar setoran
mengesahkan UU Cipta Kerja. Lagipula, lanjutnya, saat ini angka PHK akibat pandemi makin
meningkat sehingga pe-ngesahaan beleid tersebut justru memperkeruh iklim pasar kerja.
"Kesejahteraan buruh justru makin turun karena UU ini. Karyawan dikontrak seumur hidup tanpa
masa depan, karyawan alih daya tanpa masa depan, upah murah, waktu kerja tak beraturan,
hak cuti perempuan seperti melahirkan dipotong," ujarnya.
Sebaliknya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi menyatakan akan
mencermati terlebih dahulu detail dari UU Cipta Kerja. Dia memercayakan kepada pemerintah
tujuan dari beleid tersebut sebagai solusi perekonomian yang tengah lesu.
"Kami akan baca secara utuh, karena sudah diketok palu dan saya sudah dapat pesan
disahkannya [UU Cipta Kerja]. Nanti kami akan adakan judicial reiriew terhadap isi bila ada yang
merugikan dan bertentangan dengan UUD 1945," ujarnya.
Bagaimanapun, dia sepakat DPR tak semestinya terlalu mengebut pengesahan regulasi tersebut.
Menurutnya, beleid apapun yang dikerjakan terburu-buru adalah keputusan yang tidak baik. "Ini
jadi seperti soal adu cepat, pada 6---8 Oktober 2020 nanti akan ada aksi mogok nasional buruh
[oleh serikat pekerja], kemudian [pengesahan UU Cipta Kerja] dipercepat. Ini jadi strategi DPR
dan pemerintah agar tidak terganggu dengan demonstrasi nanti," katanya.
POSISI TAWAR
Di lain sisi, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roslani
berargumen salah satu manfaat utama UU Cipta Kerja adalah memperbaiki posisi tawar pasar
Tanah Air di kawasan Asia Tenggara.
"UU Ciptaker ini merupakan sinyal positif yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak negara dan
investor. Pasalnya, kita sudah bisa bersaing dengan negara-negara tetangga. Dengan demikian,
324
