Page 367 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 367
berdarah-darah Protes massa atas UU Ciker ini rasanya juga tak akan digubris. Apalagi aparat
jelas-jelas ikut "bermain" yakni ikut memerintah jajarannya mengonter kritik atas UU Ciker,
termasuk lewat medsos (padahal ini jelas menyalahi netralitas). Gerakan massa buruh juga
dilarang dengan dalih pandemi. Sembari menyebut asas "salus populi suprema lex esto' (hukum
tertinggi adalah keselamatan rakyat). Padahal, di saatyang sama, pil-kada yang jauh lebih rawan
boleh jalan terus demi kepentingan para elite.
Perjuangan jalanan para buruh mungkin akan terbentur tameng dan pentungan aparat. Semoga
perjuangan berlanjut di Mahkamah Konstitusi agar sudi mengoreksi "kerakusan" lewat UU ini.
(*)
366
