Page 376 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

pembahasannya di sidang Paripurna DPR dan secara resmi menetapkannya sebagai RUU inisiatif
DPR.
neutral - Theresia Iswarini (Komisioner Komnas Perempuan) Komnas Perempuan meminta DPR
untuk tidak menunda-nunda lagi pembahasan dan pengesahan RUU Perlindungan PRT.
Pengakuan dan perlindungan hukum lima juta PRT Indonesia di dalam negeri sangat dibutuhkan,
karena merekalah yang menopang kehidupan sekurang-kurangnya dua keluarga, yaitu pemberi
kerja dan PRT sendiri

Ringkasan

ADA yang unik dalam sebuah diskusi virtual yang digelar pada Minggu (4/10). Dalam diskusi itu
puluhan wanita dan laki-laki hadir dengan membawa serbet Serbet tersebut merupakan
perlambang desakan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengesahkan Rancangan
Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) pada sidang paripurna pada 8
Oktober mendatang. Sejak diajukan pada 16 tahun lalu, RUU tersebut jalan di tempat. Angin
segar baru berhembus pada 1 Juli 2020, di mana RUU tersebut diajukan sebagai RUU inisiatif.

DESAK PENGESAHAN RUU PPRT LEWAT GERAKAN SERBET

ADA yang unik dalam sebuah diskusi virtual yang digelar pada Minggu (4/10). Dalam diskusi itu
puluhan wanita dan laki-laki hadir dengan membawa serbet Serbet tersebut merupakan
perlambang desakan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengesahkan Rancangan
Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) pada sidang paripurna pada 8
Oktober mendatang. Sejak diajukan pada 16 tahun lalu, RUU tersebut jalan di tempat. Angin
segar baru berhembus pada 1 Juli 2020, di mana RUU tersebut diajukan sebagai RUU inisiatif.

Akan tetapi urung dilakukan, karena Badan Musyawarah DPR tidak setuju jika RUU PPRT masuk
dalam pembahasan rapat paripurna DPR. Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani),
Giwo Rubianto Wiyogo, tak bisa menahan rasa harunya saat memohon DPR untuk mengesahkan
RUU tersebut.

"Kowani yang mewadahi 97 organisasi wanita yang mempunyai anggota yang berjumlah 87 juta
perempuan dari seluruh Nusantara memohon kepada DPR untuk segera mengagendakan RUU
PPRT dalam sidang paripurna DPR terdekat dan menetappkan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif
DPR," ujar Giwo.

RUU PPRT tersebut, lanjut Giwo, diperlukan sebagai wujud perlindungan negara dan keadilan
sosial bagi warga negara termasuk pemberi kerja dan lima juta PRT sebagai "wong cilik" dan
mayoritas perempuan.

Belum adanya aturan perlindungan PRT tersebut telah memicu banyak ketidakadilan dan perilaku
yang tidak senonoh terhadap PRT baik secara individual (insidentil) maupun secara komunal
(terstruktur).

Adanya aturan perlindungan PRT tersebut tidak hanya berdampak pada PRT di dalam negeri
tetapi juga di luar negeri. Jika dibandingkan pekerja asing di Indonesia, lanjut Giwo, terdapat
perbedaan signifikan yakni mereka sudah dilindungi oleh aturan-aturan dan perundang-
undangan.

"PRT tidak boleh ditinggalkan dalam pembangunan sumber daya manusia," ujar dia.

375