Page 377 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Pengesahan RUU PPRT merupakan wujud dan implementasi dari Pancasila, yang mana para PRT
wajib mendapatkan perlakuan yang layak dan manusiawi. Jumlah PRT di Tanah Air mencapai 5
juta jiwa, sebanyak 84 persen adalah perempuan dan 14 persen dari jumlah perempuan tersebut
merupakan anak di bawah usia 18 tahun.

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita
Anggraini berharap DPR segera membahas RUU yang mangkrak selama 16 tahun terakhir. "Kami
mendesak agar DPR segera membahas RUU PPRT ini dalam rapat paripurna 8 Oktober
mendatang," ucap Lita.

Dia menjelaskan RUU tersebut penting untuk segera disahkan karena terkait lima juta jiwa yang
sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan. Pihaknya menyesalkan batalnya pembahasan
RUU PPRT tersebut pada rapat paripurna DPR pada Juli lalu. Meski demikian, ia mengakui bahwa
RUU PPRT tersebut memiliki banyak konflik kepentingan karena pengambil keputusan tersebut
rata-rata pemberi kerja.

"Dikhawatirkan dengan disahkannya RUU tersebut mengubah hubungan yang terjadi selama ini,
mengubah relasi yang selama ini status quo dalam pemenuhan hak oleh pemberi kerja," ujar
Lita.

Selain itu, banyak yang salah menafsirkan bahwa jika RUU PPRT tersebut disahkan maka upah
yang diberikan harus setara UMR. Padahal dalam pembahasan DPR, kemudian diubah menjadi
berdasarkan kesepakatan.

Sisi paling krusial adalah bakti kerja dan batas usia minimum bekerja. Lita mengakui saat
pembahasan dengan DPR, hal itu menjadi perdebatan dan sudah dibahas. "Disahkannya RUU ini
bertujuan untuk keseimbangan kedua belah pihak antara pemberi kerja dan pekerja, dan tidak
perlu dikhawatirkan," ucap Lita.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dari Januari 2018 sampai dengan April 2020, tercatat
1.458 kasus kekerasan PRT yang bisa dilaporkan dengan berbagai bentuk kekerasan, dari psikis,
fisik, ekonomi dan seksual serta pelecehan terhadap profesinya. Kasus kekerasan tersebut
termasuk pengaduan upah tidak dibayar, PHK menjelang Hari Raya dan THR yang tidak dibayar.

Survei jaminan Sosial Jala PRT tahun 2019 terhadap 4.296 PRT yang diorganisir di enam kota,
sebanyak 89 persen PRT tidak mendapatkan jaminan kesehatan atau menjadi peserta JKN KIS.
Mayoritas PRT membayar pengobatan sendiri apabila sakit termasuk dengan cara berhutang,
termasuk berhutang ke majikan dan kemudian dipotong gaji.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan, Lena Maryana Mukti mengingatkan para koleganya
sesama politikus bahwa pengesahan RUU tersebut tidak sekedar melindungi lima juta PRT.

"Ini akan memberikan perlindungan kepada seluruh 'Ibu Bangsa'. Tidak hanya memberikan
perlindungan kepada pekerja tetapi juga pemberi kerja. Untuk itu, menghimbau kolega saya
untuk memberikan dukungan agar disahkan pada 8 Oktober mendatang," kata Lena.

Komisioner Komnas Perempuan Theresia Iswarini mengatakan, belum ada kemajuan sejak tiga
bulan sejak Badan Legislasi DPR menyelesaikan dokumen naskah akademik dan RUU PPRT.

Theresia menambahkan, sebanyak tujuh fraksi di DPR sudah menyetujui dan dua fraksi yaitu
PDIP dan Golkar masih menolak untuk dibahas lebih jauh.

"Dukungan dari tujuh fraksi semestinya bisa menjadi dasar kuat bagi Badan Musyawarah DPR
untuk mengagendakan pembahasannya di sidang Paripurna DPR dan secara resmi
menetapkannya sebagai RUU inisiatif DPR." Komnas Perempuan menyayangkan lambatnya
penetapan RUU PPRT sebagai inisitif DPR dan meminta agar DPR segera menetapkan,

376