Page 378 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 378
membahas dan mengesahkannya. "Komnas Perempuan meminta DPR untuk tidak menunda-
nunda lagi pembahasan dan pengesahan RUU Perlindungan PRT. Pengakuan dan perlindungan
hukum lima juta PRT Indonesia di dalam negeri sangat dibutuhkan, karena merekalah yang
menopang kehidupan sekurang-kurangnya dua keluarga, yaitu pemberi kerja dan PRT sendiri,"
ucap Theresia.
Desakan agar disahkannya RUU tersebut juga mencuat dari kelompok masyarakat sipil lainnya
baik organisasi perempuan, pemuda hingga keagamaan.
Serikat PRT Sumatera Utara, Ananda Ratih, memohon hal yang senada yakni disahkannya RUU
PPRT tersebut menjadi UU. Adanya aturan tersebut akan melindungi para PRT yang saat ini
bekerja tanpa perlindungan hukum. (Ant/OL-7).
377
