Page 380 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 380
Namun, tidak semua fraksi setuju pengesahan itu. Partai Demokrat menolak dengan alasan UU
Ciptaker cacat substansial maupun prosedural karena pembahasannya tidak melibatkan
masyarakat, pekerja, dan civil society.
PKS juga menolak. Mereka menilai pasal-pasal dalam RUU Ciptaker lebih menguntungkan
pengusaha dan merugikan pekerja.
Penolakan disuarakan pula oleh berbagai elemen masyarakat, utamanya buruh. Mereka akan
unjuk rasa dan mogok kerja mulai hari ini hingga lusa.
Untuk mengantisipasi hal itu, Kapolri Jenderal Idham Azis pun telah menerbitkan surat telegram
rahasia yang intinya melarang unjuk rasa. "Polri tidak memberikan izin demonstrasi atau kegiatan
lainnya yang menyebabkan kerumunan orang dengan tujuan mencegah penyebaran covid-19.
Ini juga sejalan dengan Maklumat Kapolri. Kami minta masyarakat untuk mematuhinya," ujar
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono.
Meski banyak penolakan, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini pengesahan
UU Ciptaker bisa meningkatkan perekonomian bangsa di tengah wabah korona. "Transformasi
ekonomilah yang akan didorong melalui UU Cipta Kerja yang baru kita putuskan pada sore hari
ini," ujar Airlangga dalam rapat paripurna DPR pengesahan UU Ciptaker.
Pemerintah, sebutnya, telah melakukan kajian untuk penciptaan lapangan pekerja an, kebutuhan
terhadap hak kekayaan intelektual, dan lainnya.
''Dengan persoalan penting selama ini, UU Cipta Kerja merespons perekonomian terhadap
dampak pandemi. Secara praktik, UU omnibus law telah banyak diterapkan berbagai negara
dengan tujuan memperbaiki regulasi dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan
iklim usaha untuk berusaha.'' Dengan UU Ciptaker, imbuhnya, pemerintah berambisi lepas dari
negara berpenghasilan rendah. "Dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih
periode 2019-2024, Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa kita memiliki potensi untuk
dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Untuk itulah diperlukan UU Cipta
kerja yang mengubah atau merevisi beberapa UU yang ada.'' Cakupan materi RUU Ciptaker
sangat luas. Semula mencakup 79 UU, lalu ada tujuh UU yang dikeluarkan dan empat UU
ditambahkan. Total ada 76 UU yang dicakup dalam RUU tersebut.
Sambut positif Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, dalam
UU Ciptaker ada kebijakan kemudahan berusaha untuk semua pelaku usaha. Dia juga
menegaskan, UU Ciptaker tidak menghapus hak cuti pekerja seperti yang dipersoalkan banyak
kalangan. Pun dengan persyaratan PHK tetap mengikuti aturan dalam UU Ketenagakerjaan.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani menuturkan, kalangan pengusaha menyambut
positif pengesahan UU Ciptaker. UU itu diharapkan dapat mendorong perekonomian dan
investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja.
"UU tersebut mampu men- jawab berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan
investasi dan membuka lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan,"
kata Rosan.
Ia juga menyebut, UU Ciptaker memberikan kemudahan bagi pelaku usaha terutama usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dia meyakini ekosistem investasi akan kondusif, sehingga
tercipta lapangan kerja yang semakin besar. Apalagi saat ini banyak warga yang ke- hilangan
pekerjaan akibat pandemi covid-19. (Ins/Pra/Ykb/Des/X-8).
379
