Page 416 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 416
Cipta Kerja Mendadak, DPR Gelar Paripurna Pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Hal itu
dikarenakan pemerintah dan DPR RI memaksakan kehendak dengan mengesahkan RUU Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (UU) pada Senin (5/10) ini.
"Kami Aktivis 98 Garis Lurus mengajak rakyat, buruh, mahasiswa, petani, nelayan, pekerja sektor
informal, guru, dosen, organisasi sosial kemasyarakatan, karang taruna, generasi milenial untuk
bersatu bersinergi melawan pemerintah dan DPR yang memaksakan kehendak yang sangat
merugikan rakyat banyak tersebut," seru Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL ,
Senin (5/10) malam.
Ajakan itu kata Ubedilah, secara sadar disampaikan para aktivis 98 yang tergabung dalam Aliansi
Aktivis 98 Garis Lurus.
Karena, UU Omnibus Law Cipta Kerja dianggap benar-benar memusatkan kewenangan kepada
Presiden melalui pembentukan peraturan Presiden.
"Merusak lingkungan hidup, tiadanya perlindungan petani, mengabaikan Hak Asasi Manusia,
terutama perlindungan dan pemenuhan hak pekerja, apalagi hak pekerja perempuan," jelas
Ubedilah yang juga analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Selain itu sambung Ubedilah, UU Cipta Kerja juga dapat merugikan generasi milenial di masa
depan lantaran disandera dengan upah murah serta ketidakpastian jaminan kehidupan dan
pekerjaan yang layak.
Resmi, DPR Sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Menjadi UU "Selain itu merugikan generasi
milenial di masa depan, generasi yang menentukan masa depan Republik ini disandera dengan
upah murah dan ketidakpastian jaminan kehidupan dan pekerjaan yang layak," pungkas
Ubedilah.
EDITOR: ANGGA ULUNG TRANGGANA Tag: DPR JOKO WIDODO RUU CIPTA KERJA.
415
