Page 417 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Judul Buruh Ngotot Tolak UU Ciptaker, Pasal Kontroversial
Nama Media rri.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://rri.co.id/nasional/politik/908358/buruh-ngotot-tolak-uu-
ciptaker-pasal-kontroversial
Jurnalis Bara ilyasa
Tanggal 2020-10-06 00:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

Pengesahan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja dipercepat dalam Rapat Paripurna DPR RI,
Senin (5/10/2020). Seharusnya, saat pengambilan keputusan tingkat I RUU Ciptaker itu
dijadwalkan disahkan pada Kamis depan (8/10/2020).

BURUH NGOTOT TOLAK UU CIPTAKER, PASAL KONTROVERSIAL

Jakarta: Pengesahan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja dipercepat dalam Rapat Paripurna
DPR RI, Senin (5/10/2020). Seharusnya, saat pengambilan keputusan tingkat I RUU Ciptaker itu
dijadwalkan disahkan pada Kamis depan (8/10/2020).

Ketergesa-gesaan agar RUU Ciptaker dijadikan Undang-undang tentu menjadi pertanyaan bagi
masyarakat. Sebab, ada beberapa pasal kontroversial yang belum dibahas secara detail oleh
masyarakat terutama buruh.
Berikut beberapa pasal yang menjadi penolakan bagi kaum buruh.

Pertama, pemotongan Waktu IstirahatRUU Cipta Kerja menghapus libur mingguan selama dua
hari untuk lima hari kerja.

Hal itu tertuang dalam Pasal 79 Ayat (2) poin b menyebutkan, istirahat mingguan hanya satu
hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu.

Selain itu, dalam Pasal 79 ayat (5) juga menghapus cuti panjang dua bulan per enam tahun.
Cuti panjang nantinya akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, ataupun
perjanjian kerja bersama.

Lalu Kedua soal Sistem Upah yang diatur dalam Pasal 88 B UU Cipta Kerja yang mengatur
mengenai standar pengupahan berdasarkan waktu.

Pasal tersebut berpotensi menghapus Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan akan menjadi
dasar bagi pengusaha untuk menerapkan perhitungan upah per jam.

416