Page 422 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Judul Polri Dianggap "Lebai" Tangani Massa Anti-UU Ciptaker
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qhqabl396/polri-dianggap-lebai-tangani-
massa-antiuu-ciptaker
Jurnalis Agus Yulianto
Tanggal 2020-10-06 00:19:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Benny K Harman (Anggota Komisi III DPR) Penolakan (masyarakat) itu biasa, kenapa
dilarang (oleh Polri

negative - Benny K Harman (Anggota Komisi III DPR) Terlalu berlebihan, over reaktif. Polri harus
hargai hak menyatakan pendapat dan hak berserikat dari para pekerja dan warga yang menolak
RUU tersebut

Ringkasan

Anggota Komisi III DPR Benny K Harman menganggap, Polri terlalu berlebihan dalam menyikapi
masyarakat yang menolak Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker). Benny menilai, a
tas dasar itu, Benny tak sepakat jika Polri berlebihan mengekang masyarakat penolak UU
Ciptaker. "Penolakan (masyarakat) itu biasa, kenapa dilarang (oleh Polri," kata Benny pada
Republika , Senin (5/10).

POLRI DIANGGAP "LEBAI" TANGANI MASSA ANTI-UU CIPTAKER

JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Benny K Harman menganggap, Polri terlalu berlebihan dalam
menyikapi masyarakat yang menolak Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker). Benny
menilai, a tas dasar itu, Benny tak sepakat jika Polri berlebihan mengekang masyarakat penolak
UU Ciptaker. "Penolakan (masyarakat) itu biasa, kenapa dilarang (oleh Polri," kata Benny pada
Republika , Senin (5/10).

Benny mengingatkan, bahwa penyampaian pendapat ialah hak masyarakat yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar. Berarti dasar hukumnya lebih tinggi dari UU Ciptaker yang baru seumur
jagung disahkan.

"Terlalu berlebihan, over reaktif. Polri harus hargai hak menyatakan pendapat dan hak berserikat
dari para pekerja dan warga yang menolak RUU tersebut," ujar politisi asal Partai Demokrat
tersebut.
421