Page 418 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Kemudian, Pasal 88 C, (1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. (2)
Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi.
Ketiga, UU Ciptaker itu membuat buruh rentan kena PHK. Sebab dalam pasal 56 Ayat (3), RUU
Cipta Kerja mengatur jika jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan ditentukan berdasarkan
kesepakatan para pihak.

UU Cipta Kerja juga menghapuskan ketentuan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan mengenai aturan
pembatasan jenis pekerjaan dan jangka waktu yang bisa diikat dalam kontrak kerja.

Ketentuan tentang perjanjian kerja PKWT dapat berakhir saat pekerjaan selesai juga membuat
pekerja rentan di-PHK karena perusahaan dapat menentukan sepihak pekerjaan berakhir.

Keempat, dalam UU Ciptaker kontrak kerja akan berlaku Seumur Hidup. Hal itu tertuang dalam
Pasal 61 yang mengatur bahwa perjanjian kerja berakhir pada saat pekerjaan selesai. Padahal
sebelumnya tidak dimuat dalam UU Ketenagakerjaan.

Dalam pasal 61A menambahkan, ketentuan pengusaha wajib memberikan kompensasi kepada
pekerja yang memiliki hubungan kerjanya berakhir karena sudah jangka waktu perjanjian kerja
dan selesainya pekerjaan.

Jangka waktu kontrak berada di tangan pengusaha, yang lebih parah bisa membuat status
kontrak menjadi abadi.

Selain itu, pengusaha juga dapat sewaktu-waktu mem-PHK pekerja kontrak asalkan memberi
kompensasi sesuai ketentuan tambahan dalam pasal 61A, yang tidak ada dalam UU
Ketenagakerjaan.

Lalu kelima soal pesangon, dalam UU Cipta kerja dapat dipastikan pekerja akan mendapatkan
pesangon Namun, yang membedakan adalah soal skemanya yang mengalami perubahan.Buruh
menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Di mana 19 bulan
dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan melalui Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP).

Hal itu tetuang dalam Pasal 46A: (1)Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja
berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan.

(2)Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial
ketenagakerjaan dan Pemerintah.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan
diatur dengan Peraturan Pemerintah Sementara itu, soal jumlah maksimal pesangon diatur
dalam pasal 156:Pasal 156 (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib
membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak
yang seharusnya diterima.

(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sesuai
ketentuan sebagai berikut:a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;b. masa
kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;c. masa
kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;d. masa
kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;e. masa
kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;f. masa
kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;g. masa
kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;h. masa
kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;i.
masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.(3) Uang penghargaan masa

417