Page 425 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

"RUU Cipta Kerja memuat substansi pengaturan yang merugikan pekerja atau buruh Indonesia
melalui perubahan beberapa ketentuan yang lebih menguntungkan pengusaha," ujar anggota
Fraksi PKS Amin AK dalam rapat paripurna, Senin (5/10).

Hal ini tercermin dari perubahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hubungan kerja dan
pesangon. Selain itu, RUU Cipta Kerja dinilai memuat substansi yang bertentangan dengan politik
hukum kebangsaan.

"Kebijakan dalam RUU Cipta Kerja yang memuat substansi liberalisasi sumber daya alam yang
dapat mengancam kedaulatan negara melalui pemberian kemudahan kepada pihak swasta," ujar
Amin.

Fraksi PKS tidak menginginkan RUU Cipta Kerja bertentangan dengan undang-undang dan
merugikan masyarakat. Meski tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan
dan menumbuhkan iklim investasi.

Ada substansi pengaturan yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja ini sangat kompleks, karena
terdiri dari banyak undang-undang yang akan diubah. Serta memiliki implikasi yang luas
terhadap praktik kenegaraan, baik secara formil maupun materil.

"Dengan memperhatikan itu semua, maka, Fraksi PKS menyatakan menolak RUU tentang Cipta
Kerja untuk ditetapkan sebagai UU," ujar Amin.

Diketahui, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-
undang. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna Masa Sidang IV tahun sidang 2020-2021
yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10) sore.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin yang memimpin rapat menanyakan persetujuan para
anggota yang hadir dalam forum tersebut. "Perlu kami sampaikan, berdasarkan yang telah kita
simak bersama. Sekali lagi saya memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa
disepakati?" tanya Azis, Senin (5/10).

"Setuju," dijawab serentak oleh anggota DPR yang hadir, diikuti ketukan palu oleh Azis tanda
regulasi sapu jagat itu telah disahkan menjadi undang-undang.

424