Page 429 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 429
"Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu,
diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat
pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan
penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi," ujar Airlangga dalam rapat paripurna
pengesahan RUU Cipta Kerja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10).
Airlangga menambahkan UU Ciptaker akan memprioritaskan program pemulihan dan
penanganan pandemi Covid-19.
"Walaupun Partai Demokrat tidak ada lagi di sini, atau tidak hadir, penting kami menyatakan
bahwa undang-undang ini yang menjadi catatan, untuk memprioritaskan, program Covid," kata
Airlangga.
Terkait persoalan pentingnya UU Cipta Kerja merespons kondisi perekonomian akibat dampak
Covid-19, ia mengatakan bahwa pemerintah sudah merespons dengan terbitkan Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020. Perpres itu terkait pembentukan Komite Penanganan
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Airlangga juga menegaskan, proses pembahasan RUU Cipta Kerja sudah transparan terhadap
publik. Terkait isu perlindungan dan kepastian hak bagi pekerja buruh, Airlangga mengaku sudah
mengakomodasi kepentingan buruh.
Menurut dia, dengan adanya UU Ciptaker, negara hadir dalam bentuk hubungan industrial
Pancasila. "Yang mengutamakan hubungan tripatrit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha
dengan dikeluarkannya jaminan, JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan," ujar dia.
Airlangga juga memastikan, konsepsi perlindungan, keselamatan, keamanan, dan kesehatan
lingkungan menjadi perhatian utama dalam klaster sumber daya alam di RUU Ciptaker.
Sementara itu, Partai Demokrat dengan tegas menolak pengesahan RUU Ciptaker menjadi
undang-undang dan meminta pemerintah untuk fokus dalam penanganan pandemi Covid-19.
Fraksi Partai Demokrat memutuskan dari rapat paripurna.
"Kami Fraksi Partai Demokrat menyatakan dan tidak bertanggung jawab," kata anggota DPR
dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, dalam Rapat Paripurna.
UU Cipta Kerja telah mengubah ketentuan terkait kebijakan pengupahan. Perubahan ketentuan
itu terlihat dari perbedaan jumlah kebijakan terkait pengupahan dari sebelas kebijakan pada UU
Nomor 13 Tahun 2003 menjadi tujuh kebijakan pada RUU Cipta Kerja. n.
428
