Page 433 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Judul Proses Pembentukan RUU Cipaker Tidak Partisipatif, Hanya
Mendengarkan Kalangan Pengusaha
Nama Media jpnn.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/proses-pembentukan-ruu-cipaker-tidak-
partisipatif-hanya-mendengarkan-kalangan-pengusaha
Jurnalis natalia
Tanggal 2020-10-05 23:59:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Rahmah (None) Proses pembentukan RUU yang tidak partisipatif ini melanggar prinsip
kedaulatan rakyat sebagaimana Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 dan jelas tidak mencerminkan asas
keterbukaan sebagaimana Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011

positive - Rahmah (None) Seharusnya RDPU dilakukan juga dengan para pekerja, sehingga
perumusan pasal krusial dalam kluster kenegatakerjaan RUU Cipta Kerja dapat menyerap aspirasi
pihak yang akan diatur
negative - Rahmah (None) Isu-isu yang justru penting dan berpotensi melanggar hak
konstitusional warga negara teracuhkan

negative - Rahmah (None) Di sisi lain, pemerintah daerah yang sebenarnya mengerti keadaan
dan kondisi masing-masing daerahnya dan dapat membuat keputusan mengenai pemberian izin
atas suatu kegaiatan di daerah tersebut

negative - Rahmah (None) Ini merupakan potret nyata bahwa RUU Cipta kerja tidak menjamin
kepastian hukum sebagaimana dimandatkan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945

Ringkasan

Koordinator Bidang Konstitusi dan Ekonomi Kode Inisiatif Rahmah Mutiara menilai Omnibus Law
Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) tidak partisipatif. Akibatnya, muatan dalam aturan itu tidak mencerminkan kebutuhan
publik.

PROSES PEMBENTUKAN RUU CIPAKER TIDAK PARTISIPATIF, HANYA
MENDENGARKAN KALANGAN PENGUSAHA

JAKARTA - Koordinator Bidang Konstitusi dan Ekonomi Kode Inisiatif Rahmah Mutiara menilai
Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang disahkan Dewan
432