Page 436 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 436
Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan melalui RUU Ciptaker ini diharapkan dapat membangun
ekosistem berusaha di Indonesia yang lebih baik. "Dapat mempercepat terwujudnya kemajuan
Indonesia," tegas cucu Proklamator Kemerdekaan RI Soekarno, itu.
Menurut Puan, apabila UU ini masih dirasakan belum sempurna oleh sebagian masyarakat, maka
sebagai negara hukum terbuka ruang untuk dapat menyempurnakan UU melalui mekanisme
yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dia memastikan DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi saat UU tersebut
dilaksanakan. "Dan akan memastikan bahwa undang-undang tersebut dilaksanakan untuk
kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia," kata politikus PDI Perjuangan, itu.
Pengesahan RUU Ciptaker berjalan alot di Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10). Sempat terjadi
perdebatan antara Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang memimpin rapat, dan legislator Partai
Demokrat Benny Kabur Harman. Partai Demokrat memilih walk out.
PKS menyatakan menolak RUU Ciptaker disahkan menjadi UU. PDIP, Golkar, Gerindra, PKB,
Nasdem, PPP menerima RUU Ciptaker menjadi UU. Sementara, PAN menerima dengan catatan.
RUU Ciptaker merupakan satu dari sekian RUU yang telah disahkan DPR pada masa persidangan
ini. Selain Ciptaker, ada pula UU tentang Bea Materai, yang merupakan pengganti UU Nomor 13
Tahun 1985.
Kemudian, UU Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Swedia
tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Berikutnya, UU tentang Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh Dalam
Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa Keuangan.
(boy/jpnn) Jangan Lewatkan Video Terbaru:.
435
