Page 437 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 437
Judul Imparsial Sebut UU Cipta Kerja Cacat Prosedur dan Tidak Libatkan
Masyarakat, Ini Penjelasannya
Nama Media jabar.tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2020/10/05/imparsial-sebut-uu-cipta-
kerja-cacat-prosedur-dan-tidak-libatkan-masyarakat-ini-penjelasannya
Jurnalis Adityas Annas Azhari
Tanggal 2020-10-05 23:53:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Al Araf (Direktur Eksekutif Imparsial) Pengesahan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law)
menjadi undang-undang oleh DPR tentunya sangat disayangkan, mengingat UU Cipta Kerja
memiliki banyak permasalahan mulai dari proses penyusunan hingga substansi di dalamnya
negative - Al Araf (Direktur Eksekutif Imparsial) Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa UU
Cipta Kerja berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara, merugikan para pekerja/
buruh, merugikan petani, merugikan hak-hak masyarakat adat, serta berdampak buruk bagi
kelestarian lingkungan
negative - Al Araf (Direktur Eksekutif Imparsial) Atas dasar tersebut, Imparsial menolak dan
menyayangkan pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) di DPR, apalagi pembahasan tersebut
dilakukan secara tidak lazim, yakni dilakukan secara tertutup dan di tengah konsentrasi
mengatasi pandemi Covid-19
Ringkasan
Direktur Eksekutif Imparsial , Al Araf menilai Undang-undang (UU) Cipta Kerja mengandung
banyak permasalahan mulai dari proses penyusunan hingga pasal-pasal di dalamnya yang
menghilangkan hak-hak pekerja.
IMPARSIAL SEBUT UU CIPTA KERJA CACAT PROSEDUR DAN TIDAK LIBATKAN
MASYARAKAT, INI PENJELASANNYA
TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Direktur Eksekutif Imparsial , Al Araf menilai Undang-undang
(UU) Cipta Kerja mengandung banyak permasalahan mulai dari proses penyusunan hingga pasal-
pasal di dalamnya yang menghilangkan hak-hak pekerja.
Imparsial adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengawasi dan menyelidiki
pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia "Pengesahan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law)
436
