Page 470 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 470
Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan dilakukan para adalah UU No. 39 Tahun 1999
tentang HAM dan UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik. Sekitar dua juta buruh akan mengikuti aksi tersebut dari yang
sebelumnya direncanakan lima juta orang.
Beberapa pekerja yang akan mengikuti aksi tersebut datang dari berbagai sektor seperti kimia,
energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan
komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan. Menurut Said, sebaran wilayah dua
juta buruh yang akan ikut mogok nasional antara lain di Jakarta, Bogor, Depok, Tengerang Raya,
Serang, Cilegon, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Bandung Raya.
Lalu dari Semarang, Kendal, Jepara, Yogjakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan
Pasuruan. Berikutnya adalah Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai,
Batam, Bintan, Karimun, Muko-Muko, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, dan
Lampung Selatan.
Selain itu, mogok nasional juga akan dilakukan di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda,
Mataram, Lombok, Ambon, Makasar, Gorontalo, Manadao, Bitung, Kendari, Morowali, Papua,
dan Papua Barat. Provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat, DKI
Jakarta, Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera
Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo,
Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat.
Ia mengatakan dalam aksi mogok nasional itu buruh akan menyuarakan penolakan terhadap
Omnibus Law UU Cipta Kerja. Mereka meminta agar tetap ada UMK tanpa syarat dan tidak
menghilangkan UMSK, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada PKWT atau karyawan
kontrak seumur hidup serta tidak boleh ada outsourcing seumur hidup.
Tidak hanya itu para buruh menyerukan agar waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak
upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan
kesehatan dan pensiun. "Sementara itu, terkait dengan PHK, sanksi pidana kepada pengusaha,
dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU No. 13 Tahun 2003," tegasnya..
469
