Page 468 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 468
Dengan kata lain, Omnibus Law artinya metode atau konsep pembuatan regulasi yang
menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu
peraturan dalam satu payung hukum.
Dikutip dari Naskah Akademik Omnibus Law RUU Cipta Kerja , ada 11 klaster yang masuk
dalam undang-undang ini antara lain Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi,
Ketenagakerjaan, Kemudahan Berusaha, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, Dukungan
Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan
Investasi dan Proyek Pemerintah, serta Kawasan Ekonomi Khusus.
Dalam prosesnya di parlemen, tidak ada perbedaan dengan proses pembuatan UU pada
umumnya sebagaimana yang dibahas di DPR .
Hanya saja, isinya tegas mencabut atau mengubah beberapa UU yang terkait.
Banyaknya UU yang tumpang tindih di Indonesia ini yang coba diselesaikan lewat Omnibus Law
. Salah satunya sektor ketenagakerjaan.
Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah berencana menghapuskan, mengubah, dan
menambahkan pasal terkait dengan UU Ketenagakerjaan.
Contohnya, pemerintah berencana mengubah skema pemberian uang penghargaan kepada
pekerja yang terkena PHK.
Besaran uang penghargaan ditentukan berdasarkan lama karyawan bekerja di satu perusahaan.
Namun, jika dibandingkan aturan yang berlaku saat ini, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, skema pemberian uang penghargaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja justru
mengalami penyusutan.
Di dalam Omnibus Law , pemerintah juga berencana menghapus skema pemutusan hubungan
kerja (PHK), di mana ada penghapusan mengenai hak pekerja mengajukan gugatan ke lembaga
perselisihan hubungan industrial.
467
