Page 463 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 463
"(UU Ciptaker) Tidak kenal cuti karena haid atau keguguran, karena hanya menyebutkan cuti
tahunan atau cuti panjang lainnya yang diatur dalam kerja," kata Kurniawaty di Jakarta, Senin
(5/10).
Lebih lanjut, Arieska menegaskan, penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja perlu
disuarakan. Langkah semisal mogok massal bisa berpengaruh besar.
"Sehingga penting bagi kita berkonsolidasi menyuarakan penolakan dan memang kita harus
mogok because if we stop the world stop," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim, RUU
Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law, yang baru saja disahkan oleh DPR, tetap melindungi
tenaga kerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Salah satunya dengan tetap memberikan pesangon melalui jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).
"Justru dengan UU ini (Ciptaker), negara hadir dalam bentuk hubungan industrial Pancasila yang
mengutamakan hubungan tripatrit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha dengan
dikeluarkannya JKP," ungkap Airlangga dalam Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Senin
(5/10).
Ia mengatakan JKP tak akan menghilangkan manfaat yang diberikan dari program jaminan
kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan kematian (JK).
JKP, sambung Airlangga, juga tak membebani pekerja dan pengusaha untuk membayar
tambahan iuran setiap bulannya.(RRI).
462
