Page 462 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Judul UU Ciptaker Perburukk Hak Perlindungan Buruh Perempuan
Nama Media aktual.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://aktual.com/uu-ciptaker-perburukk-hak-perlindungan-buruh-
perempuan/
Jurnalis Warto'i
Tanggal 2020-10-05 23:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Arieska Kurniawaty (Koordinator Program Badan Eksekutif Nasional Perempuan) (UU
Ciptaker) Tidak kenal cuti karena haid atau keguguran, karena hanya menyebutkan cuti tahunan
atau cuti panjang lainnya yang diatur dalam kerja

neutral - Arieska Kurniawaty (Koordinator Program Badan Eksekutif Nasional Perempuan)
Sehingga penting bagi kita berkonsolidasi menyuarakan penolakan dan memang kita harus
mogok because if we stop the world stop
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Justru dengan UU ini
(Ciptaker), negara hadir dalam bentuk hubungan industrial Pancasila yang mengutamakan
hubungan tripatrit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha dengan dikeluarkannya JKP

Ringkasan
DPR RI dan pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau
Omnibus Law, menjadi Undang Undang (UU). Kesepakatan itu diambil melalui hasil rapat
paripurna sore ini.

UU CIPTAKER PERBURUKK HAK PERLINDUNGAN BURUH PEREMPUAN

Jakarta - DPR RI dan pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
atau Omnibus Law, menjadi Undang Undang (UU). Kesepakatan itu diambil melalui hasil rapat
paripurna sore ini.

Sebelum menjadi UU, RUU tersebut banyak penolakan dari para buruh karena dinilai merugikan,
salah satunya untuk kaum buruh perempuan.

Koordinator Program Badan Eksekutif Nasional Perempuan, Arieska Kurniawaty mengatakan,
Omnibus Law ini memperburuk hak perlindungan buruh perempuan.

461