Page 638 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

"RUU Cipta Kerja disetujui untuk pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya," kata Ketua
Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas saat memimpin rapat kerja pengambilan keputusan tingkat
I dengan pemerintah sebagaimana dilansir dari Antara, Senin (5/10/2020).

Dalam rapat tersebut sebanyak tujuh fraksi melalui pandangan fraksi mini fraksi telah menyetujui
yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem,
Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan.

Sedangkan, dua fraksi menyatakan menolak RUU ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai
Demokrat.

Sejumlah pasal dari RUU Omnibus Law dianggap serikat buruh akan merugikan posisi tawar
pekerja . Salah satu pasal yang ditolak serikat buruh yakni terkait pemutusan hubungan kerja
( PHK ) pekerja oleh perusahaan .

Dikutip dari beleid RUU Cipta Kerja Pasal 154A, bahwa pemerintah membolehkan perusahaan
untuk melakukan PHK kepada karyawan dengan 14 alasan sebagai berikut: Sementara itu jika
mengacu pada aturan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah
membolehkan perusahaan melakukan PHK dengan alasan sebagai berikut: Serikat buruh
mengkhawatirkan, aturan PHK dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini akan membuat posisi
pekerja semakin lemah.
Perusahaan bisa dengan mudah memecat pekerja dengan alasan efisiensi atau strategi bisnis
sehingga pekerja tak lagi memiliki daya tawar jika keberatan PHK diajukan ke Pengadilan
Hubungan Industrial.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan da 10 isu yang
diusung oleh buruh dalam menolak omnibus law RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan,
termasuk soal PHK.

"Sepuluh isu tersebut telah dibahas oleh pemerintah bersama Panja Baleg RUU Cipta Kerja DPR
RI selama 5-7 hari dan sudah menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak. Dan semalam sudah
diputuskan oleh pemerintah dan DPR RI untuk dibawa kedalam rapat paripurna DPR RI untuk
disahkan menjadi undang-undang," ujar Said Iqbal dalam keterangannya.

Beberapa ketentuan juga dianggap kontroversial antara lain terkait pekerja kontrak (perjanjian
kerja waktu tertentu/PKWT), upah, pesangon, hubungan kerja, mekanisme pemutusan
hubungan kerja (PHK), penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta jaminan sosial.

Menyikapi rencana pemerintah dan DPR yang akan mengesahkan RUU Cipta Kerja dalam sidang
Paripurna DPR, maka KSPI dan buruh indonesia beserta 32 Federasi serikat buruh lainnya
menyatakan menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan akan mogok nasional pada tanggal 6
sampai 8 oktober 2020 ( Mogok Nasional Oktober 2020 ) sesuai mekanisme UU Nomor 9 tahun
1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
"Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya tiga isu yaitu
PHK, sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003," kata
Said Iqbal lagi.

637