Page 640 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 640
Saat ini jumlah buruh penerima UMSK mencapai puluhan juta orang. Sehingga tidak mungkin
dalam satu pekerjaan dengan jumlah jam kerja yang sama, ada buruh menerima UMK dan yang
lainnya UMSK. Hal ini menurutnya, terjadi diskriminasi.
Penolakan terhadap RUU itu juga dilakukan buruh dengan melakukan aksi mogok nasional pada
6-8 Oktober 2020.
Terkait penOlakan RUU tersebut, kalangan buruh mendapat dukungan dari KAMI. Pasalnya, RUU
tersebut dinilai menghilangkan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, merusakj
lingkungan, memiskinkan dan menghilangkan posisi tawar kaum buruh.
Dalam maklumat yang dikeluarkan Presidium KAMI, yaitu Gatot Nurmantyo, Rochmat Wahab
dan M Din Syamsuddin, ditegaskan bahwa omnibus law RUU Cipta Kerja akan semakin
menghilangkan kedaulatan bangsa.
RUU tersebut juga dinilai akan meningkatkan kesenjangan sosial, merusak lingkungan, serta
memiskinkan dan menghilangkan posisi tawar kaum buruh.
Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DPC DKI Jakarta, Alson Naibaho
mengatakan, semua elemen bangsa yang peduli pada pada kehidupan bangsa dimana saat ini
tingkat kesejahteraan rakyat sangat jauh dari harapan dan tingginya angka pengangguran harus
bersama sama menolak RUU Omnibus Law.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis di
Jakarta, Minggu, menjelaskan, Pemerintah menjamin RUU Cipta Kerja memprioritaskan pelaku
UMKM terkait kemudahan perizinan dan bagi pekerja menyangkut kepastian pesangon.
Menurutnya, RUU Cipta Kerja juga menawarkan kemudahan dalam pendirian koperasi, dengan
menetapkan minimal jumlah pendirian hanya oleh sembilan orang.
Terkait peningkatan perlindungan kepada Pekerja, RUU ini menjamin adanya kepastian dalam
pemberian pesangon yakni Pemerintah menerapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP).
Kalangan buruh tegas menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Itulah sebabnya kita
menyarankan kepada pemerintah dan DPR harus mendengarkan aspirasi rakyat atau kalangan
buruh, karena keterlibatan rakyat dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan
yang akan diterbitkan diperlukan karena pemerintah ditugaskan untuk bekerja kepada rakyat.
Pemerintah dan DPR RI tidak boleh mengesahkan UU jika merugikan rakyat atau buruh.
Pemerintah seharusnya hadir untuk memberikan teladan dan pelayanan perlindungan terbaik
bagi rakyat. Bukan semakin mempersulit rakyat dan keberpihakan kepada pengusaha yang
melanggar hukum, dan yang merusak lingkungan, bahkan keberpihakan kepada tenaga kerja
asing lewat RUU Cipta Kerja yang dibahas di tengah pandemi Covid-19.
Menurut peneliti The Indonesian Institute Aulia Guzasiah, keterlibatan publik dalam penyusunan
rancangan undang-undang omnibus law masih minim, terlihat dari banyaknya naskah RUU yang
tidak mengakomodasi kepentingan khalayak luas.
Menurut dia, dalam prosesnya, penyusunan RUU omnibus law lebih banyak melibatkan kalangan
pengusaha ketimbang elemen masyarakat/ seperti ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan
akademisi.
Tak heran bila ada yang menilai omnibus law hanya menguntungkan para pemilik
modal/pengusaha, sementara di satu sisi justru menggerus hak tenaga kerja.
639
