Page 645 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Judul Tujuh Alasan Mengapa Omnibus Law RUU Cipta Kerja Layak Ditolak
Buruh Menurut KSPI
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/10/05/tujuh-alasan-
mengapa-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-layak-ditolak-buruh-menurut-
kspi
Jurnalis Choirul Arifin
Tanggal 2020-10-05 13:23:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Selain itu, dasar hukum
mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No
12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dari 10 isu yang disepakati
oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya tiga isu yaitu PHK, sanksi pidana bagi
pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Jadi tidak harus sama rata
sama rasa, karena faktanya setiap industri berbeda kemampuannya. Karena itu masih
dibutuhkan UMSK

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Sekarang saja jumlah
karyawan kontrak dan outsourcing berkisar 70 % sampai 80 % dari total buruh yang bekerja di
sektor formal. Dengan disahkannya omnibus law, apakah mau dibikin 5% hingga 15% saja
jumlah karyawan tetap? No job security untuk buruh Indonesia, apa ini tujuan investasi?

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Yang hilang saat cuti haid
dan hamil, upah buruhnya tidak dibayar, no work no pay. Akibatnya buruh perempuan tidak
akan mengambil hak cuti haid dan hamilnya karena takut dipotong upahnya pada saat
mengambil cuti tersebut. Dengan kata lain, otomatis peraturan baru di Omnibus law tentang cuti
haid dan hamil hilang

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Yang hilang saat cuti haid
dan hamil, upah buruhnya tidak dibayar, no work no pay.

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dalam peraturan yang
lama di UU No 13/2003 dikatakan buruh yang menggunakan cuti haid, hamil, dan cuti lainnya
dibayar upahnya

644