Page 647 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 647
Terhadap tujuh hal lainnya buruh Indonesia menolak keras dan tidak menyetujui hasil
kesepakatan tersebut. Ketujuh isi yang telah disepakati pemerintah bersama DPR yang ditolak
oleh buruh adalah: Pertama , UMK bersyarat dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota
(UMSK) dihapus.
Said Iqbal menegaskan bahwa buruh menolak keras kesepakatan ini, lantaran UMK tidak perlu
bersyarat dan UMSK harus tetap ada. Dimana UMK tiap kabupaten/kota berbeda nilainya.
Said Iqbal juga menjelaskan bahwa tidak benar jika UMK di Indonesia lebih mahal dari negara
ASEAN lainnya.
Hal itu lantaran jika diambil rata-rata nilai UMK secara nasional, justru UMK di Indonesia
disebutnya jauh lebih kecil dari upah minimum di Vietnam.
UMSK ditegasksn harus tetap ada, dimana jalan tengahnya ialah penetapan nilai kenaikan dan
jenis industri yang mendapatkan UMSK dilakukan di tingkat nasional untuk beberapa daerah dan
jenis industri tertentu saja.
Jadi UMSK tidak lagi diputuskan di tingkat daerah dan tidak semua industri mendapatkan UMSK,
agar ada fairness.
Sedangkan perundingan nilai UMSK dilakukan oleh asosiasi jenis industri dengan serikat pekerja
sektoral industri di tingkat nasional.
Di mana keputusan penetapan tersebut hanya berlaku di beberapa daerah saja dan jenis sektor
industri tertentu saja sesuai kemampuan sektor industri tersebut.
"Jadi tidak harus sama rata sama rasa, karena faktanya setiap industri berbeda kemampuannya.
Karena itu masih dibutuhkan UMSK," ujar Said Iqbal.
Kedua , Said Iqbal menambahkan buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan
upah menjadi 25 bulan. Di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS
Ketenagakerjaan.
Ketiga , mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dimana disebut Said Iqbal kontrak
seumur hidup yang tidak ada batas waktu kontrak.
Buruh disebut Said menolak PKWT seumur hidup.
Keempat, yaitu Outsourcing dimana disebut Said Iqbal tanpa adanya batas jenis pekerjaan yang
boleh di outsourcing.
Padahal sebelumnya, outsourcing dibatasi hanya untuk 5 jenis pekerjaan. Menurut Said Iqbal,
karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup menjadi masalah serius bagi buruh.
"Sekarang saja jumlah karyawan kontrak dan outsourcing berkisar 70 % sampai 80 % dari total
buruh yang bekerja di sektor formal.
Dengan disahkannya omnibus law, apakah mau dibikin 5% hingga 15% saja jumlah karyawan
tetap? No job security untuk buruh Indonesia, apa ini tujuan investasi?," tegas Said Iqbal.
Said Iqbal mempertanyakan, siapa nantinya yang akan membayar Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP) untuk karyawan kontrak dan outsourcing.
Cuti Haid dan Melahirkan Hilang Kelima , buruh menolak jam kerja yang eksploitatif. Keenam,
menolak hak cuti hilang dan hak upah atas cuti hilang.
646
