Page 646 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dari tujuh isu hasil
kesepakatan tersebut, buruh menolak keras. Karena itulah, sebanyak 2 juta buruh sudah
terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-
masing

Ringkasan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan ada setidaknya 32 federasi dan
konfederasi di Indonesia telah memutuskan akan melaksanakan unjuk rasa serempak secara
nasional atau mogok nasional. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
menjelaskan, mogok nasional dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000 khususnya
Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan
melaksanakan pemogokan.

TUJUH ALASAN MENGAPA OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA LAYAK DITOLAK
BURUH MENURUT KSPI

Laporan Reporter Kontan, Ratih Waseso , JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) menyampaikan ada setidaknya 32 federasi dan konfederasi di Indonesia telah
memutuskan akan melaksanakan unjuk rasa serempak secara nasional atau mogok nasional.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, mogok nasional
dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat
pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan.

"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999
tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik," ujar Said Iqbal dalam keterangan pers yang diterima kontan.co.id
pada Minggu (4/10/2020).

Menyikapi rencana pemerintah dan DPR dimana akan mengesahkan RUU Cipta Kerja dalam
sidang paripurna DPR RI, maka KSPI dan buruh indonesia beserta 32 Federasi serikat buruh
lainnya menyatakan Menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja .

Mereka akan menggelar aksi Mogok Nasional pada tanggal 6-8 Oktober 2020 sesuai mekanisme
UU No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dengan
Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja .
Said Iqbal menambahkan, dasar hukum lainnya untuk mogok nasional ini adalah UU no 21/2000
utamanya pada pasal 4.

Selain itu juga dipakai UU tentang HAM dan UU tentang hak sipil dan politik masyarakat. Mogok
Nasional nanti diklaim akan diikuti sekitar 2 juta buruh.

Bahkan diungkap Said Iqbal, rencananya diikuti 5 juta buruh di 25 provinsi dan hampir 10.000
perusahaan dari berbagai sektor industri di seluruh indonesia, seperti industri kimia, energi,
tekstil, sepatu, otomotip, baja, elektronik, farmasi, dan lainnya.

"Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya tiga isu yaitu
PHK, sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003," kata
Said Iqbal.
645