Page 650 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 650
"Kemenkop salah satu kementerian yang sekarang sudah memiliki landasan hukum untuk
melakukan perombakan struktur organisasi," kata Teten saat dihubungi Tempo Senin, 5 Oktober
2020.
Meski begitu, Teten merujuk pada pernyataan Menteri Sekretariat Negara, Pratikno, yang
menyatakan bahwa belum akan ada pelantikan jabatan Wakil Menteri Koperasi dan UMKM dalam
waktu dekat. Keberadaan Perpres, kata dia, tidak serta merta membuat jabatan itu harus diisi.
"Dari penjelasan pak Mensesneg, Wamen jika diperlukan. Tidak harus," kata Teten.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan dan Perpres Nomor 96 Tahun 2020
tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dalam dua Perpres ini, terdapat
aturan ihwal penambahan jabatan wakil menteri untuk dua pos kementerian tersebut.
Pasal 2 ayat 1 Perpres Nomor 95 Tahun 2020 menyebutkan, "Dalam memimpin Kementerian
Ketenagakerjaan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden."
Sementara itu, ketentuan pengangkatan jabatan Wakil Menteri KUKM diatur di dalam Pasal 2
ayat 1 Perpres Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian KUKM. "Dalam memimpin
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai
dengan penunjukan Presiden," demikian bunyi beleid tersebut.
649
