Page 655 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 655
Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah berencana menghapuskan, mengubah, dan
menambahkan pasal terkait dengan UU Ketenagakerjaan.
Contohnya, pemerintah berencana mengubah skema pemberian uang penghargaan kepada
pekerja yang terkena PHK.
Besaran uang penghargaan ditentukan berdasarkan lama karyawan bekerja di satu perusahaan.
Namun, jika dibandingkan aturan yang berlaku saat ini, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, skema pemberian uang penghargaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja justru
mengalami penyusutan.
Di dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja , pemerintah juga berencana menghapus skema
pemutusan hubungan kerja (PHK), dimana ada penghapusan mengenai hak pekerja mengajukan
gugatan ke lembaga perselisihan hubungan industrial.
Sejumlah pasal dari RUU Omnibus Law adalah dianggap serikat buruh akan merugikan posisi
tawar pekerja.
Salah satu yang jadi sorotan yakni penghapusan skema upah minimum UMK yang diganti dengan
UMP yang bisa membuat upah pekerja lebih rendah.
Lalu, buruh juga mempersoalkan Pasal 79 yang menyatakan istirahat hanya 1 hari per minggu.
Ini artinya, kewajiban pengusaha memberikan waktu istirahat kepada pekerja atau buruh makin
berkurang dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja .
Jika disahkan, pemerintah dianggap memberikan legalitas bagi pengusaha yang selama ini
menerapkan jatah libur hanya sehari dalam sepekan.
Sementara untuk libur dua hari per minggu, dianggap sebagai kebijakan masing-masing
perusahaan yang tidak diatur pemerintah.
Hal ini dinilai melemahkan posisi pekerja.
Isi lengkap Omnibus Law RUU Cipta Kerja Beberapa ketentuan RUU Cipta Kerja juga dianggap
kontroversial antara lain terkait pekerja kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu/PKWT), upah,
pesangon, hubungan kerja, mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK), penyelesaian
perselisihan hubungan industrial, serta jaminan sosial.
Berikut isi RUU Cipta Kerja (apa itu omnibus law atau omnibus law itu apa): Isi RUU Cipta
Kerja Lengkap (PDF) Klaim pemerintah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto mengatakan, Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong
pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global.
"RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan
Pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik," ujar Menko Airlangga dlama
keterangan resminya.
Selama ini kata Airlangga, masalah yang kerap menghambat peningkatan investasi dan
pembukaan lapangan kerja, antara lain proses perizinan berusaha yang rumit dan lama,
persyaratan investasi yang memberatkan, pengadaan lahan yang sulit, hingga pemberdayaan
UMKM dan koperasi yang belum optimal.
Ditambah lagi, proses administrasi dan birokrasi perizinan yang cenderung lamban pada akhirnya
menghambat investasi dan pembukaan lapangan kerja.
654
