Page 659 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 659
Lebih jauh Roy menuturkan, panitia kerja (panja) dan pemerintah khususnya klaster
ketenagakerjaan sangat merugikan kaum buruh antara lain dengan dibebaskannya sistem kerja
PKWT dan outsourcing tanpa ada batasan jenis pekerjaan dan waktu membuat buruh tidak ada
kepastian pekerjaan.
Selain itu, dihapusnya upah minimum sektoral, diberlakukannya upah perjam mengakibatkan
tidak adanya kepastian pendapatan.
Tak hanya itu, dengan adanya UU tersebut PHK dipermudah, pesangon dikurangi, hak cuti
dihapus dan lain-lain.
"Ini menandakan bahwa RUU Cipta Kerja bukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan
melindungi buruh malah sebaliknya hanya untuk kepentingan kaum pemodal saja. Oleh karena
itu sikap kami kaum buruh jelas menolak dan meminta klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dan
juga menolak pengesahan RUU Cipta Kerja diparipurnakan," tegasnya.
(hyg/gil).
658
