Page 654 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 654
Sebelumnya, meski sudah menuai protes dari serikat buruh di Tanah Air, pemerintah dan DPR
tak bergeming dan terus melanjutkan upaya pengesahan RUU yang masuk dalam paket omnibus
law tersebut.
Saat ini, Omnibus Law RUU Cipta Kerja tinggal menunggu pengesahan di rapat Paripurna DPR.
Dalam rapat Baleg, dua fraksi menyatakan menolak RUU ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan
Partai Demokrat.
Sementara sebanyak tujuh fraksi melalui pandangan fraksi mini telah menyetujui yaitu Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai
Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan.
Lalu apa itu omnibus law yang jadi kontroversi dan ditolak mati-matian oleh kalangan buruh dan
apa isi RUU Cipta Kerja ( omnibus law itu apa)? Secara terminologi, omnibus berasal dari
Bahasa Latin yang berarti untuk semuanya.
Dalam konteks hukum, omnibus law adalah hukum yang bisa mencakup untuk semua atau satu
undang-undang yang mengatur banyak hal.
Dengan kata lain, omnibus law artinya metode atau konsep pembuatan regulasi yang
menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu
peraturan dalam satu payung hukum.
RUU Cipta Kerja hanya salah satu bagian dari omnibus law.
Dalam omnibus law, terdapat tiga RUU yang siap diundangkan, antara lain RUU tentang Cipta
Kerja, RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan
RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Namun demikian, Omnibus Law Cipta Kerja jadi RUU yang paling banyak jadi sorotan publik.
Selain dianggap banyak memuat pasal kontroversial, RUU Cipta Kerja dinilai serikat buruh hanya
mementingkan kepentingan investor.
Secara substansi, RUU Cipta Kerja adalah paket Omnibus Law yang dampaknya paling
berpengaruh pada masyarakat luas, terutama jutaan pekerja di Indonesia.
Hal ini yang membuat banyak serikat buruh mati-matian menolak RUU Cipta Kerja .
Sementara itu, dikutip dari Naskah Akademik Omnibus Law RUU Cipta Kerja , ada 11 klaster
yang masuk dalam undang-undang ini antara lain Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan
Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Berusaha, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM,
Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan,
Kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah, serta Kawasan Ekonomi Khusus.
Dalam prosesnya di parlemen, tidak ada perbedaan dengan proses pembuatan UU pada
umumnya sebagaimana yang dibahas di DPR.
Hanya saja, isinya tegas mencabut atau mengubah beberapa UU yang terkait.
Pasal kontroversial Banyaknya UU yang tumpang tindih di Indonesia ini yang coba diselesaikan
lewat Omnibus Law .
Salah satunya sektor ketenagakerjaan.
Jika disahkan, RUU Cipta Kerja akan merevisi sejumlah pasal di UU Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.
653
