Page 658 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 658
Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit (FSP TSK) SPSI
yang juga Presidium Aliansi Gekanas (Gerakan Kesejahteraan Nasional), Roy Jinto mengatakan,
unjuk rasa dan mogok nasional terkait dengan penolakan Rancangan Undang-Undang atau RUU
Cipta Kerja yang disetujui menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna.
BURUH JABAR BERGERAK GELAR AKSI MOGOK NASIONAL
Bandung - Berbagai elemen buruh dan sejumlah serikat pekerja di berbagai daerah Jawa
Barat akan berunjuk rasa dan menggelar aksi mogok nasional mulai Senin (5/10) hari ini hingga
Kamis (8/10).
Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit (FSP TSK) SPSI
yang juga Presidium Aliansi Gekanas (Gerakan Kesejahteraan Nasional), Roy Jinto mengatakan,
unjuk rasa dan mogok nasional terkait dengan penolakan Rancangan Undang-Undang atau RUU
Cipta Kerja yang disetujui menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna.
"Buruh pada Senin 5 Oktober 2020, melakukan aksi penolakan di DPR RI walaupun dihalang-
halangi oleh aparat kepolisian dengan acara mencegat rombongan buruh yang akan berangkat
ke DPR RI, memblokade kawasan-kawasan industri di Bekasi, Tangerang, dan Jakarta," ujar Roy
dalam keterangan tertulis, Senin (5/10).
Roy menambahkan, pada 6-8 Oktober 2020, kaum buruh siap melakukan aksi nasional secara
serentak di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
"Aksi ini upaya terakhir kaum buruh untuk menjegal agar Omnibus law RUU Cipta Kerja ini tidak
disahkan," tegasnya.
Menurut Roy, aksi kalangan buruh dilaksanakan secara konstitusional sesuai dengan UUD 1945,
UU 9/1998 dan pasal 4 UU 21/2000, dengan tetap melaksanakan protokol Covid-19, yaitu dengan
memakai masker, membawa hand sanitizer, dan menjaga jarak. Buruh juga berjanji akan
menggelar demo secara tertib dan damai.
Pembahasan RUU Cipta Kerja di tingkat I antara Badan Legislatif (Baleg) dengan pemerintah
telah dilaksanakan pada Sabtu, (3/10) malam. Pembahasan ditandai dengan pandangan mini
fraksi. Hanya dua fraksi yang menolak pembahasan RUU tersebut yakni Demokrat dan PKS.
Selanjutnya, RUU Cipta Kerja diteruskan ke tingkat II yaitu Rapat Paripurna pengesahan. Adapun
tujuh fraksi setuju dilanjutkan ke Paripurna.
"Keputusan Baleg dan pemerintah tersebut sangat membuat kaum buruh kecewa dan marah
kepada DPR RI, karena DPR RI tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat di mana rakyat
khususnya kaum buruh jelas menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja khususnya klaster
ketenagakerjaan," ujar Roy.
Roy menyayangkan sikap Baleg DPR yang terus melakukan pembahasan baik pada hari libur
sampai tengah malam. Hal ini, kata dia, mengindikasikan bahwa RUU Cipta Kerja sedang kejar
tayang.
"Dalam situasi pandemi seperti ini kami menilai Omnibus law RUU Cipta Kerja tidak akan
menjawab persoalan ekonomi maupun investasi karena dengan terus meningkatnya angka
positif Covid-19 di Indonesia investor pun tidak akan masuk ke Indonesia, justru seharusnya
pemerintah dan DPR RI fokus pada penanganan Covid-19 sehingga dunia internasional percaya
kepada Indonesia mampu menangani Covid-19," ujar Roy.
657
