Page 643 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 643
Judul Jabatan Wakil Menteri: Antara Kebutuhan dan Jatah Politik
Nama Media tempo.co
Newstrend Pengaturan SOTK Kementerian
Halaman/URL https://fokus.tempo.co/read/1393100/jabatan-wakil-menteri-antara-
kebutuhan-dan-jatah-politik
Jurnalis Egi Adyatama
Tanggal 2020-10-05 13:31:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ujang Komarudin (Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia) Dalam memimpin
Kementerian Ketenagakerjaan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan
Presiden
neutral - Ujang Komarudin (Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI)) Dalam
memimpin Kementerian Ketenagakerjaan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan
penunjukan Presiden.
neutral - Ujang Komarudin (Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI)) Jadi bukan
untuk meningkatkan kinerja, tapi posisi ini untuk akomodasi kepentingan politik saja
negative - Adi Prayitno (Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia) Di tengah pandemi
semacam ini, solusinya bukan nambah Wamen, tapi paksa menterinya kerja extra ordinary
neutral - Pratikno (Menteri Sekretariat Negara) Sampai saat ini, setelah pelantikan Wamen oleh
Presiden pada tanggal 25 Oktober 2019 yang lalu, tidak ada Rancangan Keppres tentang
pengangkatan Wamen
positive - Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UMKM) Kemenkop salah satu kementerian yang
sekarang sudah memiliki landasan hukum untuk melakukan perombakan struktur organisasi
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi, sama dengan SOTK kementerian lain.
Ada jabatan Wamen, terlepas apakah akan diisi wamen atau tidak
Ringkasan
Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2020
tentang Kementerian Ketenagakerjaan dan Perpres Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Aturan ini memungkinkan Jokowi memiliki dua lagi
tambahan wakil menteri di dua kementerian tersebut.
642
