Page 639 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 639

Judul               Dengarkan Jangan Abaikan Aspirasi Buruh
                Nama Media          Harian Terbit
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg15
                Jurnalis            Tajuk Rencana
                Tanggal             2020-10-05 13:37:00
                Ukuran              253x58mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 22.770.000

                News Value          Rp 68.310.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              KALANGAN  buruh  dan  sejumlah  kalangan  termasuk  Koalisi  Aksi  Menyelamatkan  Indonesia
              (KAM)] menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Alasannya, jika RUU itu menjadi UU makan nasib
              buruh akan semakin terjepit dan kehidupan mereka tidak semakin sejahtera.

              RUU tersebut disebut tidak memberikan adanya kepastian lapangan kerja, upah, jaminan sosial
              dan sebagainya. Keenam, jika RUU ini disahkan, sesuai hasil kajian KOMNAS HAM dibutuhkan
              516  peraturan  pelaksana,  yang  berpotensi  terjadinya  penyalahgunaan  kekuasaan  (abuse  of
              power), dan negara akan mengalami kekacauan tatanan dan ketidakpastian hukum.
              Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said lqbal mengatakan, saat UMSK hilang
              maka upah buruh di sektor industri akan turun 30 persen. Karena, UMSK adalah upah minum
              berdasarkan sektor industri, yang nilainya di atas upah minimum 1 (UMK).



              DENGARKAN JANGAN ABAIKAN ASPIRASI BURUH
              KALANGAN  buruh  dan  sejumlah  kalangan  termasuk  Koalisi  Aksi  Menyelamatkan  Indonesia
              (KAM)] menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Alasannya, jika RUU itu menjadi UU makan nasib
              buruh akan semakin terjepit dan kehidupan mereka tidak semakin sejahtera.

              RUU tersebut disebut tidak memberikan adanya kepastian lapangan kerja, upah, jaminan sosial
              dan sebagainya. Keenam, jika RUU ini disahkan, sesuai hasil kajian KOMNAS HAM dibutuhkan
              516  peraturan  pelaksana,  yang  berpotensi  terjadinya  penyalahgunaan  kekuasaan  (abuse  of
              power), dan negara akan mengalami kekacauan tatanan dan ketidakpastian hukum.

              Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said lqbal mengatakan, saat UMSK hilang
              maka upah buruh di sektor industri akan turun 30 persen. Karena, UMSK adalah upah minum
              berdasarkan sektor industri, yang nilainya di atas upah minimum 1 (UMK).

              Said mengungkapkan, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup tanpa batasan waktu
              dan jenis pekerjaan menjadi masalah serius bagi buruh. Dengan sistem saat ini, bisa jadi tidak
              ada pengangkatan karyawan tetap. Karena pengusaha akan cenderung mempekerjakan buruh
              kontrak dan outsourcing.

                                                           638
   634   635   636   637   638   639   640   641   642   643   644