Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

neutral - Supratman Andi Agtas (None) Dilakukan mulai dari Senin sampai Minggu, dimulai dari
pagi hingga malam dini hari

Ringkasan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang atau RUU
Cipta Kerja dalam sidang paripurna, Senin, 5 Oktober 2020. Pengesahan berlangsung sehari
sebelum forum buruh dan aliansi masyarakat akan menggelar aksi protes nasional untuk menolak
omnibus law tersebut.

ENAM HAL TENTANG PENGESAHAN OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-
undang atau RUU Cipta Kerja dalam sidang paripurna, Senin, 5 Oktober 2020. Pengesahan
berlangsung sehari sebelum forum buruh dan aliansi masyarakat akan menggelar aksi protes
nasional untuk menolak omnibus law tersebut.

"Saya memohon persetujuan untuk di dalam rapat paripurna ini, bisa disepakati?," kata Wakil
Ketua DPR Azis Syamsuddin seraya mengetok palu tiga kali tanda pengesahan RUU Cipta Kerja
menjadi UU di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Sidang paripurna yang berlangsung pada sore hari menuai dinamika. Berikut ini enam hal yang
terjadi selama proses pengesahan RUU Cipta Kerja berlangsung.

1. Banyak anggota DPR kena Covid-19 Banyaknya anggota DPR yang terinfeksi Covid-19
menjadi salah satu alasan pengesahan RUU Cipta Kerja. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin
mengatakan situasi pandemi Covid-19 kian mengkhawatirkan di Kompleks Parlemen, Senayan.

Azis juga mengatakan hal tersebut sudah disepakati dalam rapat konsultasi pengganti Badan
Musyawarah. "Sudah disepakati dalam rapat paripurna yang merupakan pengejawantahan dari
rapat konsultasi pengganti Bamus, karena situasi kami di DPR yang terkena Covid-19 lumayan
banyak," kata Azis.

Alasan serupa disampaikan anggota Bamus dari Fraksi PDIP, Sturman Panjaitan. Sturman
mengatakan ada dua orang Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR yang meninggal karena Covid-19.
Sedangkan saat ini ada 18 orang di lingkungan parlemen yang juga positif Covid-19. "Ini
sekarang Covid-19. Sebenarnya mau di-lockdown ini," kata dia.

2. Demokrat sempat minta pengesahan RUU ditunda Fraksi Partai Demokrat sempat meminta
agar pengesahan RUU Cipta Kerja ditunda. Anggota Fraksi Demokrat, Irwan, mengatakan RUU
ini mendapat penolakan dari publik di banyak tempat. "Mengapa ini terburu-buru pimpinan,
rakyat bertanya-tanya," kata Irwan.
Lantaran suara tak bulat, Fraksi Demokrat juga sempat meminta voting dalam pengambilan
keputusan. Namun, usulan itu tak disetujui.

3. Demokrat walk out Fraksi Partai Demokrat meninggalkan sidang paripurna alias walk out saat
agenda pengesahan RUU Cipta Kerja berlangsung. Demokrat walk out setelah merasa tak diberi
kesempatan untuk menyampaikan pandangan.

"Pimpinan, kalau tidak dikasih kesempatan kami memilih walk out pimpinan," kata anggota Fraksi
Demokrat, Benny Kabur Harman, di ruang sidang paripurna.

80