Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Beberapa anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat sebelumnya telah berulang kali
menginterupsi rapat. Demokrat mempertanyakan mengapa pemerintah dan DPR terkesan
terburu-buru untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja. "Mengapa ini terburu-buru pimpinan, rakyat
bertanya-tanya," kata anggota Fraksi Demokrat, Irwan.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang memimpin sidang merasa sudah cukup
memberikan kesempatan bicara kepada Demokrat. Azis beberapa kali mematikan mikrofon
anggota Demokrat yang tengah berbicara. Ia juga mengancam akan meminta Benny Kabur
Harman dikeluarkan dari ruang sidang lantaran terus berbicara sambil berdiri dari kursinya 4.
Disahkan meski banyak penolakan RUU Cipta Kerja disahkan oleh DPR kendati memperoleh
protes dari banyak pihak. Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dan aliansi masyarakat
berencana menggelar aksi demonstrasi serentak di lebih dari 30 kota selama tiga hari, yakni 6-
8 Oktober 2020, untuk menolak produk undang-undang tersebut. "Kita dipaksakan turun ke jalan
karena harus melawan. Ini karena tidak ada iktikad baik pemerintah," ujar Ketua Kongres Aliansi
Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos dalam konferensi pers yang dilakukan secara
virtual, Ahad, 4 Oktober 2020.

Aksi solidaritas bersama akan dilakukan di Jakarta, Tangerang, Banten, Bogor, Bekasi, Karawang,
Purwakarta, Subang, Cimahi, Sumedang, Bandung Raya, Garut, Tasikmalaya, Indramayu,
Cirebon, Semarang. Kemudian, Yogyakarta, Solo, Blora, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Kaltim,
Makasar, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Sumut, Sumatera Utara, Batam, NTT, dan
kota-kota lainnya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga
menyatakan hal yang sama. Menurut dia, ada dua juta buruh yang tergabung dalam 32
konfederasi tetap menggelar aksi meski RUU telah disahkan. Aksi demonstrasi yang diikuti
mogok nasional dilakukan dengan dasar ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998
tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU Nomor 21 Tahun 2000
tentang Serikat Pekerja. "Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah
UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik," ujar Said Iqbal dalam keterangannya,
Senin, 5 Oktober 2020.

5. Anggota DPR tidak menerima salinan fisik RUU Cipta Kerja Anggota dewan tidak menerima
salinan fisik atau hardcopy RUU Cipta Kerja saat sidang paripurna digelar. Biasanya, salinan RUU
yang akan disahkan dibagikan oleh petugas yang berjaga di meja presensi kehadiran anggota
Dewan.

"Tidak (menerima salinan RUU). Belum selesai sudah disahkan. Yang disahkan itu tadi RUU
hantu," kata anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman.
Hal senada disampaikan anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ledia Hanifa. "Saya
cek sama yang hadir, enggak dibagi. Logikanya harusnya demikian (dibagi)," kata Ledia melalui
pesan singkat.

Benny dan Ledia senada mengatakan salinan RUU seharusnya dibagikan kepada anggota Dewan
yang hadir. Menurut Benny, ketentuan itu juga diatur dalam Undang-undang MD3 dan Tata
Tertib DPR. "Makanya kami perjuangkan ditunda dulu," kata Benny.

6. Dibahas 64 kali, Senin sampai Minggu Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas
melaporkan pembahasan RUU Cipta sudah dilakukan sebanyak 64 kali.

Sebanyak dua kali dilakukan dalam rapat kerja, 56 rapat panitia kerja, dan enam kali rapat tim
perumus (timus) dan tim sinkronisasi (trimsin). "Dilakukan mulai dari Senin sampai Minggu,
dimulai dari pagi hingga malam dini hari," kata Supratman.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | FAJAR PEBRIANTO .

81