Page 856 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 856

Bagaimanapun,  Ketua  Komite  Tetap  Ketenagakerjaan  Kamar  Dagang  dan  Industri  (Kadin)
              Indonesia  Bob  Azam  berkeyakinan  RUU  Ciptaker  adalah  amunisi  utama  Indonesia  dalam
              menghadapi  kenormalan  baru  pascapandemi.  "Isu  ketenagakerjaan  adalah  persoalan  lama.
              Tanpa RUU ini, kita akan ketinggalan dibandingkan dengan negara lain sementara mereka sudah
              siap menghadapi kenormalan baru," kata Bob.

              Terkait  dengan  finalisasi  RUU  yang  dikebut  hanya  dalam  beberapa  bulan,  Bob  berpendapat
              persiapan menghadapi kenormalan baru memang harus dilakukan paralel dengan penanganan
              Covid-19.

              Dia pun menyebutkan manfaat beleid ini nantinya tak hanya akan dirasakan oleh dunia usaha,
              tetapi juga bagi angkatan kerja di Tanah Air yang menghadapi tantangan defisit lapangan kerja.

              "Sekarang arahnya sudah digitalisasi, Industri 4.0. Kalau seperti ini terus, kita tidak bisa merebut
              peluangnya," ujarnya.

              TIDAK MUDAH

              Berpandangan berbeda, Kepala Ekonom CSIS Yose Rizal Damuri menggarisbawahi RUU Ciptaker
              tidak akan serta merta menjawab target ekonomi yang ditetapkan pemerintah dan pengusaha.

              Meski penanaman modal asing (PMA) terbilang tinggi, Yose mencatat persentasenya terhadap
              produk domestik bruto (PDB) kecil dibandingkan dengan negara Asean lain.

              "Secara nominal memang besar. Namun, jika dibandingkan dengan size ekonomi tidaklah besar.
              Jika dihitung, kontribusi PMA hanya 1,9% dari PDB RI. Di Thailand itu sekitar 3% dan di Vietnam
              mencapai 6%," ujar Yose.

              Tak hanya itu, kehadiran investasi tak selamanya diiringi dengan penyerapan tenaga kerja baru.
              Dalam catatan CSIS, tiap persen pertumbuhan ekonomi pernah menciptakan 300.000 sampai
              450.000 lapangan kerja sebelum krisis 1998 sampai awal 2000-an.

              Namun, tren tersebut bergeser menjadi hanya 200.000 lapangan kerja baru untuk tiap persen
              pertumbuhan ekonomi.

              Atas dasar itu, Yose menilai RUU Cipta Kerja harus bisa mengakomodasi kehadiran investasi
              yang berorientasi padat karya, Pemerintah pun perlu mengintervensi sehingga investor berminat
              menanamkan modal di sektor padat karya.

              "Memang  RUU  Ciptaker  bisa  mendatangkan  investasi.  Namun,  perlu  dilihat  pula  investasi
              tersebut haruslah yang mempekerjakan orang, jangan lari ke industri padat modal. Kita perlu ini
              agar bonus demografi tak berbalik menjadi beban," kata Yose.

              Setali  tiga  uang,  Ekonom  Senior  Indef  Aviliani  memprediksi  dampak  positif  RUU  Ciptaker
              terhadap investasi dan pasar kerja tidak akan signifikan dalam waktu dekat.

              Alih-alih  mengebut  ratifikasi  beleid  tersebut,  dia  menilai  pemerintah  seharusnya  memetakan
              insentif yang mengakomodasi industri dengan permintaan yang masih ada.


              "RUU ini dibahas tergesa-gesa dan dibuat dengan persepsi yang mengutamakan supply, bukan
              demand. Jika investasi datang, apakah sudah dipetakan barang produksinya akan dipasarkan ke
              mana?" ujar Aviliani.

              Dia  juga  mengatakan  RUU  Cipta  Kerja  justru  berpotensi  kontraproduktif  terhadap  upaya
              perbaikan pasar kerja. Pasalnya, aturan sektor ketenagakerjaan yang tertuang dalam aturan ini
              berpotensi mereduksi upah yang diterima pekerja.


                                                           855
   851   852   853   854   855   856   857   858   859   860   861