Page 855 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 855
Adapun, target-target yang hendak digapai pemerintah melalui RUU Cipta Kerja a.l. penciptaan
lapangan kerja baru sebanyak 2,7 juta-3 juta per tahun, naik dari rerata saat ini sebanyak 2 juta
per tahun.
Lalu, peningkatan investasi sebesar 6,6%-7% per tahun serta peningkatan konsumsi di angka
5,4%-5,6% per tahun.
Melalui RUU ini, sejumlah aturan ketenagakerjaan pun disesuaikan.
Salah satu kontroversi dalam RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan adalah isu pesangon.
Terlebih, besaran pesangon di Indonesia dinilai sebagai faktor utama yang menyebabkan biaya
investasi dan kemudahan berbisnis di Indonesia kalah saing dibandingkan dengan negara
tetangga.
Kemenko Perekonomian mencatat rerata pesangon yang dibayarkan di Indonesia mencapai 52
pekan. Jumlah ini telak lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand sebesar
32 pekan, Vietnam 23 pekan, Filipina 23 pekan, dan Malaysia 17 pekan.
Dalam pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Ciptaker sebelumnya, besaran pesangon
disepakati sebesar 32 kali upah dengan skema 23 kali ditanggung pelaku usaha dan 9 kali oleh
pemerintah melalui program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).
Meski demikian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko
Perekonomian Elen Setiasi mengusulkan perubahan skema dalam rapat kerja Badan Legislasi
DPR RI.
Dalam draf terakhir RUU Ciptaker, pesangon korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akhirnya
ditetapkan maksimal 19 kali gaji ditambah dengan JKP 6 kali gaji yang pengelolaannya diatur
oleh pemerintah. Dengan demikian, korban PHK akan memperoleh maksimal 25 kali gaji. Ketua
Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi
Sukamdani memastikan nantinya korban PHK tetap menerima jaminan kehilangan pekerjaan dari
pemerintah, alih-alih dari pemberi kerja sebagaimana aturan yang berlaku selama ini.
"(Pesangon) yang dibayarkan perusahaan iya benar turun, tetapi diganti dengan unemployment
benefit (yang ditanggung pemerintah) Itu (pembayarannya) melalui BPJS Ketenagakerjaan,"
kata Hariyadi.
Dengan demikian, Hariyadi menegaskan pengusaha tidak akan lagi fokus pada pemberian
pesangon karena orientasinya lebih pada upaya mempertahankan pekerja diam jangka panjang.
Prinsipnya, makin banyak pekerja formal dalam jangka panjang, perekonomian akan makin kuat.
"Memang dunia usaha berkepentingan pada ekonomi yang kuat karena dengan demikian daya
beli akan naik. Saat daya beli naik, barang produksi pun naik," ujarnya.
Lain sikap, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal maklum jika JKP
dimaksudkan sebagai bentuk perhatian pemerintah agar korban PHK tidak terlalu lama mencari
pekerjaan atau menyesuaikan dengan pekerjaan yang baru.
Namun, menurutnya, pekerja tetap membutuhkan kejelasan dari skema ini, baik untuk pegawai
tetap maupun kontrak. Pasalnya, dia menilai mustahil anggaran pemerintah dapat menanggung
sebagian beban pesangon dari seluruh pekerja terdampak PHK.
"Skemanya katanya mau dibayar pemerintah tetapi tidak jelas anggarannya dari mana. Nah,
akibat pandemi atau resesi ekonomi, akan ada jutaan buruh yang di-PHK. Apa benar dana APBN
cukup untuk membayar pesangon buruh sebanyak 6 bulan gaji yang ditanggung pemerintah?
Bisa jebol APBN," ujarnya.
854
