Page 850 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

kehutanan, UU bidang pertanian, UU bidang UMKM, UU bidang perkoperasian, dan UU bidang
perumahan.
Meski tidak sedikit yang menentang, terutama organisasi pekerja, RUU Cipta Kerja memberikan
manfaat sangat besar bagi ekonomi Indonesia. Selama ini, investasi di Indonesia tergolong high
cost, birokrasi lamban dalam memberikan pelayanan, tidak ada kepastian, dan aturan
ketenagakerjaan yang berat sebelah.

Disebut berat sebelah karena UU terlalu pro-pekerja. Sementara tingkat produktivitas pekerja
masih rendah dan angka pengangguran di Tanah Air masih besar. Pekerja yang harus dipecat
karena melakukan pelanggaran berat harus diberikan pesangon besar oleh perusahaan.
Perusahaan yang tak mampu lagi beroperasi sulit untuk ditutup.

UU Ketenagakerjaan mestinya pro-bisnis, yakni memberikan kemudahan kepada dua pihak,
pekerja dan pemberi kerja. Tidak ada satu pun kegiatan bisnis yang bisa berjalan hanya oleh
satu pihak, melainkan harus melibatkan keduanya.
Serikat Pekerja perlu melihat RUU Cipta Kerja dengan fair. Perlindungan terhadap pekerja cukup
optimal. RUU ini memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) melalui pemberian jaminan kompensasi.

Dalam soal PHK, RUU Cipta Kerja tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU
Ketenagakerjaan. RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid, cuti hamil yang telah diatur
dalam UU Ketenagakerjaan.

RUU ini juga memberikan kepastian dalam pemberian pesangon. Pemerintah menerapkan
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan tidak mengurangi manfaat JKK, J Km, JHT,
dan JP serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha. Dengan ketentuan ini,
nasib pekerja terlindungi.

Alih daya atau outsourcing diatur dalam UU dengan tetap memperhatikan Putusan MK. Praktik
alih daya tidak dihapus, tapi diatur dengan memperhatikan hak pekerja.

Dalam RUU Cipta Kerja, UMKM diberikan kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan
dengan melakukan pendaftaran secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). UMKM
juga dipermudah dalam mendaftarkan hak intelektual dan mendirikan perusahaan terbuka (PT)
perseorangan.

Nasib petani dan nelayan juga mendapat perhatian serius. Dalam RUU Cipta Kerja, reforma
agraria dipercepat dan para nelayan diberikan modal kerja dan pelatihan untuk bersaing.

Banyak kemudahan dalam RUU Cipta Kerja untuk mendorong kemajuan industri. Kelima bidang
industri yang menjadi prioritas dalam Making Indonesia 4.0 akan mendapat akselerasi.
Sudah sejak 2014, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5% per tahun dan tahun ini,
pandemi Covid-19 menjungkalkan ekonomi Indonesia ke jurang resesi. Kehadiran UU Cipta Kerja
bukan hanya untuk memulihkan ekonomi dari resesi, melainkan penting bagi transformasi
ekonomi.

Setelah 75 tahun merdeka, Indonesia harus mempersiapkan kualitas SDM dan melakukan
transformasi ekonomi guna melahirkan generasi emas di tahun 2045. Indonesia menargetkan
menjadi top five dalam produk domestik bruto (PDB), saat Indonesia merayakan kemerdekaan
ke-100.

849