Page 845 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

"Saya meminta persetujuan kepada seluruh anggota dan pemerintah apakah Rancangan
Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini bisa kita setujui untuk kita teruskan pengambilan
keputusannya di tingkat selanjutnya?" kata Ketua Badan Legislasi Suprat-man Andi Agtas dari
Fraksi Gerindra yang kemudian dijawab, "Setuju!" oleh sebagian anggota DPR yang hadir.
Persetujuan disampaikan Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nas-dem, PKB, PAN, dan PPP.
Sementara itu, Fraksi Demokrat dan PKS menyatakan menolak.

Draf RUU Ciptaker yang merupakan usulan pemerintah dilayangkan ke parlemen pada Februari
lalu. Usulan itu tak lama setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan wacana pembentukan
omnibus law alias regulasi sapu jagat untuk menggenjot perekonomian.

Secara garis besar, RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Adapun yang dibahas
mencakup peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan perizinan hingga perlindungan serta
pemberdayaan UMKM dan koperasi. Isu ketenagakerjaan, riset dan inovasi, kemudahan
berusaha, serta pengadaan lahan juga menjadi bagian dalam beleid ini. Cakupan berikutnya,
kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional, serta dukungan
administrasi pemerintah.
Baleg DPR memasukkan RUU tersebut sebagai prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2020
dan memulai pembahasan pada 14 April. Artinya, jika jadi disahkan pekan ini, RUU tersebut
dibahas selama tujuh bulan saja. Waktu itu tergolong lekas jika mengingat RUU Cipta Kerja
mencakup revisi seribuan pasal di 76 undang-undang dengan daftar inventaris masalah (DIM)
sebanyak 8.000 poin.

Wakil Panitia Kerja (Panja) Baleg Willy Aditya mengatakan, ada sejumlah hal pokok yang
disepakati dalam rapat panja. Di antaranya penataan dan perbaikan sistem perizinan berusaha
berdasarkan sistem presidensial

Kedua, kewenangan pemda tetap dipertahankan sesuai dengan asas otonomi daerah dalam
bingkai NKRI. "Ketiga, konsep RBA (risk based approach) menjadi dasar dan menjiwai RUU Cipta
Kerja serta sistem perizinan berusaha berbasis elektronik," ujar politikus Nasdem tersebut.
Keempat, disepakati juga soal kebijakan kemudahan berusaha untuk semua pelaku usaha, mulai
dari UMKM, koperasi, sampai usaha besar. DPR dan pemerintah juga menyepakati integrasi satu
peta nasional yang meliputi wilayah darat dan laut

Keenam, disepakati bahwa RUU Cipta Kerja juga mengatur perlindungan dan kepastian hukum
bagi tenaga kerja. Ketujuh, RUU Cipta Kerja juga mengatur mengenai kebijakan kemudahan
berusaha di kawasan ekonomi, pelaksanaan investasi pemerintah pusat dan proyek strategis
nasional, serta pelayanan administrasi pemerintahan untuk memudahkan prosedur birokrasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi kinerja Panja RUU
Cipta Kerja yang menurutnya bekerja secara transparan. Airlangga mencatat rapat berkaitan
pembahasan RUU Cipta Kerja total sebanyak 63 kali. Perinciannya, rapat panja digelar 55 kali,
rapat timus (tim perumus)/tim-sin (tim sinkronisasi) 6 kali, rapat panja 1 kali, dan rapat kerja 1
kali. "Ditambah lagi kerjanya tidak mengingat waktu, Sabtu pun kerja, Ahad kerja, bahkan
sampai malam, bahkan kadang-kadang ada padam listrik," kata Airlangga disambut gelak tawa
anggota dewan.

Sementara itu, anggota Baleg DPR Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menyatakan penolakan
karena pembahasan RUU membatasi aksas dan partisipasi masyarakat. "Pembahasan DIM yang
tidak runtut dalam waktu yang pendek menyebabkan ketidakoptimalan dalam pembahasan.
Padahal, undang-undang ini akan memberikan dampak luas bagi banyak orang, bagi bangsa ini,"
ujarnya.

844