Page 844 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Judul UU Ciptaker Siap Diketok
Nama Media Republika
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1
Jurnalis febrian adi saputro
Tanggal 2020-10-05 05:09:00
Ukuran 208x249mmk
Warna Warna
AD Value Rp 197.600.000

News Value Rp 1.976.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
neutral - Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi Suprat) Saya meminta persetujuan kepada seluruh
anggota dan pemerintah apakah Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini bisa kita
setujui untuk kita teruskan pengambilan keputusannya di tingkat selanjutnya?

neutral - Willy Aditya (politikus Nasdem) Ketiga, konsep RBA (risk based ap- . proach) menjadi
dasar dan menjiwai RUU Cipta Kerja serta sistem perizinan berusaha berbasis elektronik

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Ditambah lagi
kerjanya tidak mengingat waktu, Sabtu pun kerja, Ahad kerja, bahkan sampai malam, bahkan
kadang-kadang ada padam listrik

negative - Ledia Hanifa Amaliah (anggota Baleg DPR Fraksi PKS) Pembahasan DIM yang tidak
runtut dalam waktu yang pendek menyebabkan ketidakoptimalan dalam pembahasan. Padahal,
undang-undang ini akan memberikan dampak luas bagi banyak orang, bagi bangsa ini

Ringkasan

Badan Legislasi (Baleg) DPR meloloskan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker)
untuk diputuskan sebagai undang-undang dalam rapat paripurna yang akan digelar Kamis (8/10)
mendatang. Hal tersebut diputuskan dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks
Parlemen Senavan, Jakarta, Sabtu (3/10). Draf RUU Ciptaker yang merupakan usulan
pemerintah dilayangkan ke parlemen pada Februari lalu. Usulan itu tak lama setelah Presiden
Joko Widodo menyampaikan wacana pembentukan omnibus law alias regulasi sapu jagat untuk
menggenjot perekonomian.

UU CIPTAKER SIAP DIKETOK

Badan Legislasi (Baleg) DPR meloloskan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker)
untuk diputuskan sebagai undang-undang dalam rapat paripurna yang akan digelar Kamis (8/10)
mendatang. Hal tersebut diputuskan dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks
Parlemen Senavan, Jakarta, Sabtu (3/10).
843